Pergantian Kepala Daerah Semestinya Bawa Perubahan

  • Bagikan
AA Gulo1
Adrianus Aroziduhu Gulo (foto dok pribadi)

Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap I tanggal 15 Desember 2020 telah terlaksana dengan sukses dan membuahkan hasil dengan telah dilantiknya beberapa Kepala Derah – Wakil Kepala Daerah. Bagi Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang sudah dilantik segera  mewujudkan janji “perubahan” yang didengungkan selama kampanye. Lebih esensi lagi bagaimana para Kepala Daerah membuktikan bahwa ia tidak termasuk yang dibiayai oleh cukung, sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD :“92 % calon Kepala Derah yang tersebar diseluruh Indonesia dibiayai oleh cukong”(CNN Indosnesia tanggal 11-09-2020).

Sedangkan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang belum dilantik bersabar, sambil menunggu habis masa periode Kepala Daerah sebelumnya. Kiranya waktu yang berharga ini digunakan bersama tim sukses untuk persiapan memantapkan Visi-Misi, strategi, program, kegiatan, dan lain-lain yang akan dituangkan dalam sebuah Perda “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun.

Persiapan ini, selain  sangat penting, juga, tetap koordinssi dengan Organisasi Perangkat Daerah  terkait, terutama OPD yang  membidanginya yaitu Bappeda atau sebutan lain, agar  segera melakukan langkah-langkah seperti uji publik, koordinasi lintas sektoral, menyusun draf Ranperda RPJMD dan lain-lain. Kemudian jika bupati terpilih sudah dilantik, tinggal menyerahkan Ranperda RPJMD tersebut kepada DPRD untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Idealnya Perda RPJMD sudah ditetapkan tiga bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Mengapa? Perda RPJMD tersebut menjadi dasar yuridis bagi Kepala Daerah-Walil Kepala Daerah untuk menyusun program dan kegiatan tiap tahun anggaran APBD. Agar  Visi-Misi, slogan dan janji selama kampanye, tidak sebatas retorika melainkan menjadi kenyataan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Visi-Misi, slogan, janji akan melakukan “perubahan” hanya dapat diwujudkan kalau RPJMD disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan sesuai kemapuan keuangan daerah.

Perubahan Harus Terukur

Salah satu tema yag diusung para Cakada dan tim sukses saat kampanye adalah “perubahan.” Tema ini bisa saja diilhami pendapat seorang filsuf Yunani kuno Herakleitos (540-480 SM) mengatakan : “Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri”. Statemen ini, bisa disederhanakan  dalam bahasa yang mudah dimengerti yaitu : Tidak ada yang abadi di dunia, selain perubahan itu sendiri. Agar tidak terlalu melebar   pengertian perubahan perlu dirumuskan dalam sebuah kalimat sederhana.

Perubahan adalah : “Sebuah keadaan yang dimana  akan menjadi lebih baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perubahan berasal dari kata ubah (v) yang berarti ganti, tukar, sedangkan perubahan (n) berati : (1) hal keadaan berubah, peralihan, pertukaran. (2) “perbaikan” aktiva tetap yang tidak menambah jumlah jasanya. Dapat dikatakan salah satu hakekat dari perubahan ialah perbaikan. Issu perubahan kalau dipoles dengan baik oleh tim sukses dapat memojokkan calon petahana, sementara calon baru berada di atas angin, apalagi  issu perubahan yang disampaikan menyentuh kebutuhan masyarakat miskin seperti  gratis : pendidikan, pupuk, benih unggul, pengobatan dan pemberian honor rohaniwan, peningkatan bansos, dan lain-lain.

Namun, sayangnya para tim sukses tidak memberikan ukuran  perubahan yang mereka tawarkan. Padahal perubahan itu harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya tahun ini : (1) Orang miskin = 100 orang, lima tahun kedepan tinggal 25 0rang. (2) IPM = ranking 30 dari 33 kabupaten, lima tahun kedepan menjadi ranking 15 dari 33 kabupaten. (3) Laju pertumbuhan ekonomi= 5%, lima tahun kedepan menjadi 8% dan seterusnya. Apabila issu perubahan yang ditawarkan para cakada dan tim sukses saat kampanye bisa terlaksana dan  terukur, itu berarti tidak menanam angin.

Agar tidak ada dusta, fitnah, bohong, tipu-menipu, jelek menjelekkan, manipulasi data, dan lain-lain,  maka salah satu alat ukur yang dipakai dalam menilai apakah telah terjadi perubahan atau tidak pada sebuah daerah otonom atau semasa kepemimpinan A dan B dapat diambil data lembaga resmi negara yaitu Badan Pusat Statistik pada tiap provinsi maupun kabupaten/kota tiap tahun. Penulis yakin data yang disajikan BPS mendekati kondisi yang sebenarnya, karena menggunakan metodologi yang telah diuji secara ilmiah dan berlaku secara universal, bahkan data BPS digunakan oleh lembaga negra maupun swasta saat menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Sebenarnya penulis mau menampilkan contoh yang sifatnya umum, namun tidak punya data dan takut salah. Agar pada artikel ini ada bahan diskusi, penulis menampilkan 2 (dua) tabel dari 11 (sebelas) tabel BPS dalam buku “Kabupaten Nias Barat Dalam Angka” dari tahun 2013 s/d 2018 sebagai bahan banding, sekali lagi penulis  katakan sebagai bahan banding bagi pembaca, antara lain : (1) IPM tahun 2013 = 56,59, tahun 2014 = 57,54, tahun 2015 = 58,25 ranking 33 dari 33 kabupaten/kota, sedangkan tahun 2016 = 59,03, tahun 2017 = 59,56, tahun 2018 = 60,42 ranking 33 dari 33 kabupaten kota.  (2) Laju Petumbuhan Ekonomi tahun 2013 = 5,17 %, tahun 2014 = 5,12 %, tahun 2015 = 4,87 % sedangkan pada tahun 2016 = 4,83 %, tahun 2017 = 4,81 %, tahun 2018 = 4,42 % (baca Nias Barat Dalam Angka tahun 2013 s/d 2018, kalau ada waktu baca sembilan tabel lainnya agar punya gambaran perubahan di Nias Barat secara holistik), dan tahun 2019 = 4,82 % (google)

Apabila memperhatikan secara teliti dua tabel diatas menunjukan bahwa  IPM dari tahun 2013 s/d 2018 dan dalam dua masa kepemiminan Kepala Daerah tidak terjadi “perubahan” Mengapa? Karena yang terjadi hanya perubahan kuantitas bukan kualitas, sebab ranking IPM  kabupaten Nias Barat dari tahun 2013 s/d 2018 tetap pada ranking “buntut”. Sedangkan Laju Petumbuhan Ekonomi semakin turun. Padahal dua tabel diatas merupakan tema hangat Cakada dan tim sukses saat kampaye untuk merebut hati rakyat.

Mempedomani pengertian perubahan di atas yaitu :  Sebuah keadaan yang dimana akan menjadi  lebih baik, maka perubahan yang diharapkan adalah “perbaikan” kualitas pelayanan publik. Semestinya setelah pergantian Kepala Daerah, ranking IPM serta Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Nias Barat “menjadi lebih baik”.   Artinya “harus naik”. Misalnya : (a) IPM  tahun 2015 ranking 33 semestinya pada tahun 2019 menjadi ranking 20 atau setidak-tidaknya ranking 31 dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara. (b) Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2015 4,87 % semestinya pada tahun 2019 menjadi 8 % atau sekurang-kurangnya 6 %.  Namun apa yang terjadi? Laju Pertumbuhan Ekonomi turun.  Pada  tahun 2015 = 4,87 %, sedangkan tahun 2019 = 4,82 %. Artinya turun = 0,05 %.

Sesungguhnya penulis tidak dalam posisi menggurui, akan tetapi semestinya pergantian Kepala Daerah harus membawa perubahan dan perubahan itu nampak dalam data BPS masing-masing propinsi, kabupaten/kota atau sekurang-kurangnya kehihatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya ASN. Misalnya, dulu di desa A belum ada listrik sekarang ada listrik, dulu ASN berlagak direktur sekarang jadi pelayan masyarakat, dulu PDAM atau air berih tidak ada sekarang sudah ada, dulu stunting ada sekarang tidak ada, dulu rekap KTP ke kantor sekarang didatangi ke rumah, dan lain-lain.

Singkatnya pergantian Kepala Daerah harus membawa perubahan yaitu perbaikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Dan perubahan itu harus dapat diukur. Kalau tidak terjadi perubahan untuk apa ada Pilkada dengan menghabiskan uang daerah ratusan atau puluhan miliar? Untuk apa Cakada mengeluarkaan uang kost politik yang sangat besar? Rakyat monitor. Salam sehat.

Penulis, Adrianus Aroziduhu Gulo adalah Bupati Nias Barat 2011 – 2016   

loading...
  • Bagikan