oleh

Pentingnya Membangun Komunikasi Politik

Penulis menenegaskan  bahwa, Wabup perlu pro akatif mengetahui dan mengawasi masalah internal antara lain : pencairan dan penggunaan dana desa apa sudah sesuai dengan  peraturan yang berlaku dan musyawarah desa. Apabila ada masalah bagaimana cara penyelesaiannya dan lain lain. Penulis : Adrianus Aroziduhu Gulo

Pada zaman milenial dan teknologi, orang-orang bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan mudah dan cepat melalui vidiocall, handphone, SMS, WA dan lain-lain. Namun, masih  ada juga orang yang ingin bersilaturahmi secara langsung dengan face to face.

Kata mereka silaturahmi secara langsung lebih bebas mengutarakan isi hati daripada melalui teknologi di atas. Kemungkinan ini yang menjadi dasar pemikiran bapak Dr. Era-era Hia, Msi mau bertemu secara langsung dengan saya, Adrianus Aroziduhu Gulo (AAG).  Rabu tanggal 24 Juli 2020 bapak Albert Itoloni Daeli menghubungi saya via handphone  meminta waktu saya untuk bertemu dengan Dr. Era era Hia, Msi.

Saat itu saya katakan, “Masa pandemi covid 19, kalau tidak penting sekali pertemuan dihindari untuk menjaga penularan covid 19, apalagi Dr. Era era Hia, Msi dari Tangerang termasuk zona merah”. Akan tetapi Albert Itoloni Daeli menjawab Dr. Era era Hia Msi, punya  surat keterangan sehat dari instansi pemerintah dan sudah lebih empat belas hari berada di Nias dalam kondisi sehat. Atas dasar saling percaya dan saling menghargai saya terima tawaran pertemuan tersebut, karena saya anggap “membangun komunikasi politik itu sangat baik dan penting”.

Pertemuan terlaksana tanggal 29 Juni bertempat di Museum Pusaka Nias-Gunungsitoli pukul 16.00-17.30. Dr. Era era Hia Msi ditemani oleh Drs. Dalinafao Hia, Albert Itoloni Daeli sekaligus moderator, sedangkan AAG ditemani oleh Adieli Gulo. Ketika Dr. Era era Hia Msi diberi kesempatan oleh moderator berbicara, ia menyampaikan beberapa hal antara lain: 1) Garis besar visi misi dan motif ikut berkompetisi pada pilkada Nias Barat tahun 2020 dengan posisi Balon Wakil Bupati. 2) minta AAG cerita pengalaman selama bupati menyangkut: pengelolaan keuangan agar efektif dan efesien dan tidak defisit. 3) Gambaran umum Nias Barat. 4)Minta buku AAG dan lain-lain. 

Tidak Hanya menghabiskan Uang

Setelah moderator memberikan waktu kepada saya menyampaikan tanggapan, saya sampaikan bahwa kalau bekerja dengan hati, semua pengeluaran uang daerah perlu dipertimbangkan atas  “azas manfaat”, bukan hanya hasil. Walaupun hal ini kenyataannya dalam penyusunan dan pembahasan APBD tiap tahun sangat sulit, karena banyak kepentingan, namun minimal disampaikan dan dijelaskan kepada TAPD dan Kepala Perangkat Daerah untuk dipedomani. Kalau bekerja hanya berdasarkan pikiran dan semangat serta berani, maka orientasinya adalah bagaimana caranya menghabiskan uang daerah.

Ingat, kalau hanya menghabiskan uang daerah, tidak perlu sekolah, bimtek, perencanaan dan lain lain. Caranya?  Beli mobil baru dan mewah, perbanyak PL(Penunjukkan Langsung), naikkan bansos dan biaya oprasional seperti, uang harian SPPD, makan-minum, bahan pakai habis dan lain-lain. 

Selanjutnya saya paparkan data-data dugaan penyebab defisit APBD Nias Barat tahun 2016 (tidak ditulis di artikel ini karena sudah dimuat pada tulisan sebelum ini, bahkan inilah  materi paparan saya ketika bertemu dengan Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli sekaligus sebagai Bacakada Fayo: Faduhusi Daeli-Yamotuho Gulo dan Elmar: Eliyunus Waruwu-Mareko Zebua).

Mudah-mudahan dengan paparan tersebut Dr. Era era Hia dkk mendapat gambaran umum  penyebab defisit APBD Nias Barat tahun 2016.  Berhubung karena Dr. Era era Hia Msi adalah bakal calon wakil bupati Nias Barat, maka penulis menandaskan bahwa setiap hasil temuan BPK RI, Inpektorat Kabupaten, idealnya Wakil Bupati (Wabup) harus memahami dan menguasai.

Mengapa? Agar Wabup  mengoordinasikan dan mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan membuat surat tagihan kepada rekanan yang kelebihan bayar, teguran kepada pimpinan dan bendahara OPD, laporan kepada aparat penegak hukum bagi mereka yang tidak mau mengembalikan kerugian keuangan Daerah dan lain-lain.

Hasil temuan reguler BPK dan Inspektorat Kabupaten, jangan hanya jalan di tempat. Tugas Wakil Bupati terkait hal ini diatur secara tegas dan jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 1, menyatakan bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.

Hal ini sangat penting, sebab temuan BPK, Inspektorat Kabupaten kalau belum ditindaklanjuti, maka tetap ada dalam catatan BPK sebagai “kasus” dan  berpengaruh pada penilaian tahun berikutnya.  Jangan bermimpi  untuk mendapat penilaian WDP apalagi WTP, kalau kasus/temuan BPK tidak atau belum ditindaklanjuti. Hendaknya kasus-kasus kerugian daerah tidak berhenti pada tingkat MP-TP-TGR dengan pengembalian keuangan daerah dengan dicicil, karena hanya membuat rekanan dan bendahara manja. 

Penulis menenegaskan  bahwa, Wabup perlu pro akatif mengetahui dan mengawasi masalah internal antara lain : pencairan dan penggunaan dana desa apa sudah sesuai dengan  peraturan yang berlaku dan musyawarah desa. Apabila ada masalah bagaimana cara penyelesaiannya dan lain lain.

Wabup jangan hanya menunggu perintah bupati. Mengapa ? Bupati-Wakil Bupati dapat dianagogikan “ibarat ban gandeng” bukan ban serap. Ban gandeng tidak jalan sendiri-sendiri, melainkan jalan bersama-sama menuju suatu tujuan, sedangkan ban serap tidak jalan dan hanya digunakan saat diperlukan. “Ibarat ban gandeng” ini dapat dimaknai bahwa, Bupati-Wakil Bupati berjalan bersama-sama mencapai Visi-Misi dan mempertanggungjawabkannya secara bersama kepada masyarakat. 

Perencanaan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Visi Misi para cakada biasanya bagus, karena  sudah dibahas secara mendalam dan cermat bahkan sudah didiskusikan dengan pakar, sehingga narasinya menggugah hati. Namun pelaksanaanya yang rumit. Walaupun Visi itu suatu impian, akan tetapi harus riil, masuk akal dan terukur. Artinya dalam program dan kegiatan harus sesuai : kondisi lapangan, kemampuan  keuangan daerah, kemampuan SDM, kebutuhan mendesak masyarakat dan lain lain. Janji tidak dilarang, melainkan janji itu masuk akal dan terukur. 

Banyak pengalaman menunjukkan bahwa ada kalanya orang yang banyak janji banyak juga tipunya. Apabila janji saat kampanye banyak yang tidak ditepati setelah menjabat, maka  masyarakat akan menuduh melakukan pembohongan publik. Untuk itu dalam memilih slogan-slogan untuk mensosialisakan visi harus terukur dan tidak multi tafsir, contoh salah satu slogan Henoki-Era-era yaitu “bersih”.

Pertanyaan, bersih yang bagaimana? Bersih lingkungan atau bersih dari korupsi ?  Misalnya “bersih dari korupsi”, maka indikatornya harus terukur, bagaimana konkritisasi Bupati dan Wakil Bupati dikatakan bersih dari korupsi.  Pengalaman emperis saat kampanye para Cakada-Cawakada beserta tim sukses berjanji sambil beteriak antara lain, kami : “anti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), tidak memberi tempat bagi korupsi, korupsi harga mati, korupsi menyengsarakan rakyat” dan lain-lain.

Ternyata sesudah menjabat “jabatan struktural dan fungsional serta proyek hanya didistribusikan kepada keluarga dan orang tertentu”.  Slogan dan komitmen tidak KKN dan bersih hanya saat kampanye. Hal ini yang membuat masyarakat  pesimis dan tidak percaya kepada pemimpinnya. 

Akhirnya saya menyatakan kepada Dr. Era era Hia Msi bahwa sampai saat ini saya memposisikan diri “netral” kepada semua pasangan Bakal Calon Kada/Wakada dengan alasan :

1. Semua Bakal Calon Kada/Wakada  putera-putera Nias Barat yang bergairah membangun Nias Barat.

2. Visi-misi bagus-bagus semua, tinggal pelaksanaan.

3. Menjadi orang tua dan sahabat bagi semua.

4. Siapa pun yang menang saya dukung jika mereka pro rakyat dan saya kritik keras kalau lari dari visi dan janji.

5. Tiga pasangan Bakal Calon  Kada/Wakada yang sudah muncul (mungkin kecuali Dr. Era era Msi), dulu satu perjungan membangun Nias Barat berdaya. Sekarang pecah kongsi karena kepentingan politik, ini juga indikasi bagi saya ada  ketidakkonsisten pada komitmen awal.  Kalau betul-betul memperjuangan kepentingan masyarakat Nias Barat berdaya, mengapa harus berpisah?

Sebelum pertemuan ditutup saya menyerahkan cenderamata tiga  buah buku saya kepada Dr. Era era Hia Msi yang berjudul yaitu : Lima Tahun Yang Menantang, Kenangan Indah Selama Menjadi Bupati, Berjuang Dalam Pilkada Mempertahankan Integritas. Selamat berjuang dan bersaing sehat. Protokol kesehatan selama covid 19 agar tetap dipedomani : Pakai masker, stay at home, jangan salaman, jaga jarak, hindari kerumunan dan lain-lain. Bersama Melawan Covid 19. Salam Sehat. (*)

loading...

News Feed