oleh

Opini AA Gulo : Rekom DPP Terkadang Tak Sesuai Asprirasi DPC

DPP perlu bijak dalam menetapkan rekomendasi calon kada, senantiasa meminta pendapat DPD untuk calon Gubernur dan/atau DPC untuk calon Bupati/Walikota supaya mereka merasa dihargai, kendatipun keputusan finalnya tetap di DPP Partai Politik. Mengapa?

Jadwal pelaksaan Pilkada tahap pertama diseluruh Indonsia akan memasuki tahap pendaftaran Balon Kada pada awal September 2020 ke KPU di masing-masing daerah. Salah satu “syarat pokok” dalam pendaftaran tersebut adalah harus ada “rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik” yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, kecuali Ketua Umum mendelegasikan wewenang kepada salah satu Ketua Bidang atau Wakil Ketua Umum atau sebutan lain untuk menandatangani rekomendasi tersebut. Biasanya tandatangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada rekomendasi tersebut harus tanda tanagan “basah” dalam arti tanda tangan asli tidak boleh discanning.

Untuk mendapatkan rekomenasi DPP Partai Politik selain para Balon Kada sudah siap secara mental untuk bersaing secara sehat, juga, mengikuti beberapa tahap yang ditempuh seperti : melengkapi syarat-syarat administrasi sesuai ketentuan, mendaftaf di DPC Partai Poitik untuk calon Bupati/Walikota dan di DPD/DPW Partai Politik untuk calon Gubernur, mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan oleh DPC, DPD Partai Politik dan lain-lain. Walupun ada issu-issu miring menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut perlu “mahar”, namun hal tersebut sulit dibuktikan.

Pada umumnya Partai Politik yang ada perwakilannya di DPR RI pendaftaran diumumkan secara terbuka dengan batas waktu yang sudah ditentukan, sehingga calon yang mendaftar bisa lebih dari satu pasangan. Yang mendatar pun berasal dari berbagai sumber, ada dari kader lama ( 5 tahun ke atas ) kader sedang ( 1 tahun sampai 5 tahun) kader baru ( 1 bulan sampai 1 tahun) dan ada yang bukan kader seperti : pensiun atau mengundurkan diri ASN/TNI/POLRI/ BUMD /BUMN, kader partai politik lain, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain.

Semestinya DPC Partai Politik Kabupaten/Kota dalam pengusulan rekomendasi ke DPP melalui DPD mengutamakan calon dari kader partai politik, apalagi kader tersebut seorang petahana akan diprioritaskan dan ditempatkan pada nomor urut 1 ( satu ) baru menyusul calon lainnya sebagai pendamping. Kecuali calon dari kader tersebut, menurut Pengurus Harian DPC Partai Politik Kabupaten/Kota tidak “layak” diusulkan lagi karena berbagai pertimbangan strategis menyangkut kepentingn dan pengembangan partai ke depan.

Adapun beberapa pertimbangan kalau kader tidak diusulkan seperti : Selama menjadi kader kurang memberikan kontribusi pengembangan partai, tidak menepati janji saat mencalonkan pada periode pertama (petahana), saat menjabat sebagai pejabat publik kinerjanya mengecewakan masyarakat dan lain-lain. Walaupun pertimbangan strategis itu kadang bersifat subjektif.

Selain itu, pola perekrutan seperti sudah dikondisikan, sehingga ada kesan pemaparan visi-misi dan fit and proper test yang dilaksanakan oleh DPC dan DPD hanya menghabiskan waktu, tenaga dan biaya serta bersifat seremonial.

Fenomena penjaringan ini kadang terjadi konflik : antar pengurus DPAC kecamamatan dengan DPC Kabupaten, internal pengurus harian DPC, antar DPC dengan DPD, antar DPC dengan DPP Partai Politik. Konflik ini semakin menguat apabila DPP kurang bijak menampung aspirasi dari semua pihak, apalagi kalau pihak DPP kurang menghargai saran tokoh-tokoh partai politik lokal yang telah bekerja keras mendapatkan suara terbanyak dan menang pada pemilu legislatif dan presiden.

Namun, konflik ini mengecil apabila yang direkomendasikan DPP partai politik, selain mengakomodir beberapa aspirasi yang berkembang dari bawah , juga, yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah berdasarkan hasil survei dan orang yang punya integritas, kendatipun bukan berasal dari kader partai politik. Akan tetapi berjanji dengan sungguh-sungguh kepada partai politik pengusung utama seperti : membangun kantor DPC atau DPD, berjuang mendapatkan suara 30% – 40% pada pemilu legislatif, tidak KKN selama menjabat dan lain-lain.

Final dan Mengikat

Keputusan DPP Partai Politik atas rekomendasi kepada calon kepala daerah adalah final dan mengikat dan tidak bisa ditolak oleh siapa pun, karena hal itu merupakan kewenangan mutlak DPP Partai Politik sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihnan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 42 ayat ( 6 ) menyatakan :

“Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para Ketua Partai Politik dan para Sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para Ketua Partai Politik dan para Sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota”

Selanjutnya dalam Surat Edaran KPU RI Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 menegaskan bahwa semua pendaftaran Balon Kepala Daerah harus sesuai rekomendasi Pengurus Partai Politik Pusat. Hal ini sesuai PKPU Nmor : 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ketua KPU RI menyatakan, “Kalau DPP sudah membuat persetujuan / rekomendasi dan persetuan itu tidak dilaksanakan oleh DPD/DPW(tingkat provinsi) untuk calon Gubernur atau DPC (tingkat Kabupaten/Kota) untuk calon Bupati/Walikota, bisa diambil alih proses pendaftarannya oleh Pengurus DPP Partai Politik”( bandingkan Kompas Com selasa, 9 Januari 2018).

Apabila rekomendasi DPP Partai Politik kepada pasangan calon Kepala Daerah tidak dilaksanakan oleh DPD/DPW dan/atau DPC atau sebutan lain, maka DPP Partai Politik dapat memberikan sanksi admimistrasi/teguran kepada DPD/DPW dan DPC berupa: teguran lisan/tertulis, penonaktifkan atau pemecatan dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris, karena dianggap tidak loyal dan tidak mampu mengamankan keputusan DPP Partai Politik.

Selain sanksi administrasi ada juga sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 186A ayat (1) Undang-Undang di atas menyatakan :” Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupatrn / Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4), ayat (5) dan ayat(6) yang tidak didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 ( tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah ) dan paling banyak Rp.72.000.000 ( tujuh puluh dua juta rupiah)

Rasa Keadilan

Seorang bijak mengatakan : “Sering kita cari ke sana sini rasa keadilan, padahal rasa keadilan itu ada dalam hati kita”. Kata bijak ini dapat dimaknai bahwa rasa keadilan itu ada dalam hati setiap orang yang punya kehendak baik dan mengamalkan Pancasila terutama sila kelima. Pertanyaan mendasar dan refleksif adalah Apakah rasa keadilan itu ada dalam hati pengurus DPP Partai Politik saat menandatangani rekomendasi kepada Calon Kada? Hanya pengurus DPP Partai politik yang bisa menjawabnya.

Namun, dengan penerapan pasal 42 ayat (6) dan 186 A ayat (1) di atas posisi tawar DPD dan DPC Partai Politik dalam proses rekomendasi calon Kada sangat rendah dan menyakitkan. Sementara DPP Partai Politik berada di atas angin dan telah diproteksi dengan undang-undang.

Bagi DPD dan DPC Partai Politik yang kurang setuju dengan rekomendasi DPP tidak dapat berbuat banyak, selain melaksankanannya dengan berat hati. Mengapa ? Kalau tidak hati-hati selain, akan diberikan saksi administrasi berupa pemecatan dan teguran, juga, dapat pidana sesuai pasal 186A ayat (1) di atas. Kalau ini terjadi “rasa keadilan telah jauh dan kerja keras DPD dan DPC membangun Partai di daerah hanya sebagai kenangan”. Itu pun kalau masih ada yang mengingat, kalau tidak kenangan itu akan hilang bersama angin. Padahal DPC lah ujung tombak dan garda terdepan dalam membangun partai, karena mereka dekat dengan kader.

Penulis berpendapat agar kesinambungan membangun partai politik para elite pada tingkat DPP perlu bijak dalam menetapkan rekomendasi calon kada, senantiasa meminta pendapat DPD untuk calon Gubernur dan/atau DPC untuk calon Bupati/Walikota supaya mereka merasa dihargai, kendatipun keputusan finalnya tetap di DPP Partai Politik. Mengapa?

Kadang terjadi orang yang direkomendasikan DPP tidak diunggulkan oleh DPD dan DPC (istilahnya hanya sebagai pendamping), bahkan yang lebih parah lagi ada calon Kada yang direkomendasikan DPP tidak diusulkn oleh DPD dan DPC (usul siluman-jalan pintas). Apabila ini terjadi soliditas kader menjadi pudar, akibatnya tanggungjawab memenangkan calon yang diusung mengambang.

Akhirnya kita dambakan rekomendasi yang dikeluarkan DPP Partai Politik kepada para colon Kada pada pilkada yang akan datang dapat dipahami para kader dan menciptakan situasi politik yang kondusif di daerah. Situasi politik kondusif di daerah sangat penting untuk melawan bersama-sama covid 19 yang semakin ganas. Kepada semua pelaksana Pilkada berserta masyarakat selama proses Pilkada tetap menerapkan protokol kesehatan, demi keselamatan bersama. Salam sehat.

Penulis : Adrianus Aroziduhu Gulo

loading...

News Feed