oleh

Mengapa Kepala Desa Diberhentikan Sementara ?

‘para pejabat yang lebih tinggi bisa memberi teladan kepada masyarakat dalam penerapan hukum. Desa maju negara maju. Desa makmur negara makmur. Ingat : tetap pakai masker, jaga jarak. Stay at home. Bersama melawan corona. Salam sehat’ Penulis : Adrianus Aroziduhu Gulo

Sebelum tahun 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara (istilah hirarki lembaga negara saat itu). Demikian juga, sebelum tahun 2006 Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi dan Bupati/Walikota dipilih oleh  DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan Kepala Desa atau sebutan lain, sejak merdeka bahkan sebelum merdeka Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga saat itu para pengamat: politik, hukum, sosial budaya dan lain lain, berpendapat bahwa jabatan yang paling ”demokratis” adalah jabatan ”Kepala Desa” , karena dipilih langsung oleh rakyat.

Saat itu, calon Kepala Desa biasanya berasal dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang berpengaruh dan panutan di desanya. Sehingga saat dipilih dan diangkat menjadi kepala desa tidak atau jarang ada protes dari warga masyarakat.

Demikian juga saat menjalankan roda pemerintahan desa mereka bertindak arif dan bijaksana dengan mengutamakan musyawarah-mufakakat saat mengambil keputusan. Mereka memimpin masyarakat dengan perlakuan yang sama, tanpa ada anak emas dan anak tiri, semua mendapat hak dan kewajiban secara proporsional.  

Kepala Desa yang arif dan bijaksana serta memperlakukan semua warganya secara adil, selain disenangi masyarakat, juga, kondisi desa aman dan pembangunan berjalan  lancar. Walaupun saat itu pembangunan di desa tidak sehebat sekarang ini, karena dana dari pusat sangat terbatas. Bisa jadi, dengan kondisi desa yang aman, Kepala Desa yang ingin dua periode dengan mudah terpilih kembali, bahkan seingat penulis di kepulauan Nias ada beberapa Kepala Desa masa jabatannya 3o tahun. 

Kondisi desa yang aman, warga desa secara bulat mengusulkan kepada bupati lewat camat supaya masa penugasan kepala desa mereka diperpanjang. Luar biasa, kita  memberi hormat kepada Kepala Desa yang dicintai rakyatnya. Namun, itu dulu. Sekarang? Setelah reformasi jarang kepala desa yang  bisa terpilih atau menang dua kali periode apalagi tiga kali  periode. Boro-boro tiga periode, sebelum selesai periode pertama bisa-bisa diberhentikan secara defenitif atau sementara karena kasus.

Kedudukan Kepala Desa sebelum reformasi sangat kuat. Mengapa? Selain didukung undang-undang dan masyarakat, juga, situasi saat itu dalam mengeluarkan pendapat sedikit terbatas. Sekarang? Kepala Desa sering digoyang. Mengapa? Ada beberapa oknum Kepala Desa yang otoriter, ditambah kebebasan berpendapat seperti mimbar bebas, unjuk rasa, tidak hanya dilakukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, juga ada di desa. 

Apalagi dengan ada “uang bantuan desa miliaran rupiah” tiap tahun, masyarakat menuntut Kepala Desa agar transparan dalam penggunaan dana desa. Jika Kades tidak tanggap dan berbelit-belit menjawab serta menutup-nutupi fakta, mendorong masyarakat untuk melakukan ”unjuk rasa” dengan menuntut Kepala Desa mundur. Tuntutan masyarakat tidak berhenti dengan unjuk rasa, melainkan meminta Bupati/Walikota agar Kepala Desa mereka diberhentikan segera. Persoalan semakin rumit, karena itu perlu pedoman hukum untuk menyelesaikannya.    

Sebagai Terdakwa / Tersangka 

Undang-Undang  Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 40 s/d 47  mengatur  secara jelas dan tegas proses pemberhentian Kepala Desa. Dalam pasal tersebut, pemberhentian Kepala Desa ada dua jenis yaitu: Pertama, Pemberhentian defenitif diatur dalam pasal 40 ayat 1-2. Kedua, Pemberhentian sementara diatur dalam pasal 41 dan pasal 42.

Agar lebih spesifik lagi, dalam artikel ini penulis hanya membahas dasar hukum, mengapa Kepala Desa diberhentikan sementara dan siapa penggantinya?. Hal ini  penting dipahami, selain agar para Kepala Daerah tidak ragu-ragu mengambil kebijakan, jika di wilayahnya ada Kepala Desa yang diusulkan diberhentikan sementara, juga, supaya Kepala Desa mendapat perlindungan hukum. 

Dalam Undang-Undang di atas, secara tegas menyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara” apabila : Pasal 41 menyatakan: ”Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota  setelah dinyatakan sebagai terdakwa  yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.” 

Sedangkan pasal 42 menyatakan: ”Kepala Desa diberhentikan sementara  oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.”    

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 41 dan pasal 42 dinyatakan ”cukup jelas”. Kata cukup jelas mengandung makna bahwa   pembuat Undang-Undang  menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas atau tidak diperlukan penjelasan lagi (bandingkan dengan hukumoneline com. 5 Mei 2017).

Hemat penulis, para pembentuk peraturan  perundang- undangan selalu mengusahakan dalam penyusunan dengan  sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pasal 54 hanya mengatur syarat-syarat umum pemberhentian Kepala Desa, tidak mengatur pemberhentian sementara Kepala Desa, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor: 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,  pasal  8 mengatur syarat umum pemberhentian Kepala Desa dan pasal 9 mengatur ”Kepala Desa diberhentikan sementara”.

loading...

News Feed