BERITA9, JAKARTA – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) para kandidat mulai melakukan kegiatan sosial, amal, seperti kunjungan ke panti sosial dan gereja.
Bahkan ada yang turun memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak, masuk parit dan gorong-gorong, memperbaiki rumah penduduk yang tidak layak huni, memberi beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, minum bersama petani di kedai kopi, memeluk seorang janda tua sambil memberi uang, menanam padi di sawah, dan lain-lain. Apakah itu salah?.
Tidak salah, hanya masyarakat atau sekurang-kurangnya penulis kaget dan penuh tanya. Mengapa baru sekarang? Mengapa tidak dimulai dari dulu? Mengapa baru menjelang pemilu berjiwa sosial, merakyat dan peduli?.
Jawabannya ialah mau cari panggung, cari simpatik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas menjelang pesta demokrasi. Kalau ini tujuannya telah terjadi rekayasa polulis dan elektabilitas.
Bisa jadi ada beberapa orang seperti di atas dari anggota partai politik dan sedang menjabat ketahuan belangnya, bahwa hanya saat butuh ia peduli. Setelah terpilih dalam jabatan politik seperti menjadi anggota legislatif, kepala daerah dan lain-lain, lupa janji dan pemilihnya.
Bahkan semasa menjabat pengangguran, kemiskinan semakin bertambah, pertumbuhan ekonomi semakin turun dan yang paling meresahkan masyarakat adalah premanisme, perjudian, perkelahian antar ormas pemuda/kelompor/suku, isu sara di wilayahnya tidak dapat dikendalikan.
Buzzer lebih didengar daripada tim sukses dan orang atau partai yang telah mendukungnya. Gejala ini menandakan pupuler dan elektabilitas yang direkayasa tidak mendudukung kepemimpinan dalam mensejahterahkan masyarakat. Fenomena inilah yang mendorong Sekjen PDIP Hasto Krisiyanto meminta kader untuk turun langsung mendengar dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.
Ia tidak ingin para kadernya terjebak dengan elektabilitas semu berbasis pencitraan. Ia meneruskan : Dalam sistem demokrasi substansial ketika kader bekerja dan menjawab langsung permasalahan yang dihadapi rakyat secara otomatis menaikkan angka elektoral. Sebaliknya, bila eletabilitas hanya difungsikan sebagai alat pencitraan, Hasto melihatnya sebagai semu belaka (bdk Sindonews.Com tanggal 14 Juni 2022 pukul 14.02 Wib).
Guruh Soekarnoputera pun berpandangan : “Sosok pemimpin itu harus berada di dalam hati bassis massa yakni rakyat, pempimpin itu tak bisa dipandang karena elektabilitas tinggi dan umggul di survei (Tribunnews.com selasa 30-8-2022 pukul 16.48 Wib).
Statement kedua tokoh di atas hampir searah dengan tulisan bapak Mohomat Ali Azhar, Nazrina Zuryani dan Tedy Erviantoro yang termuat dalam buku bunga rampai : Pasang Surut Demokrasi ; Refleksi Politik Indonesia 1999-2019, editor M. Faishal Aminuddin-Wahyu Prasetyawan. Depok : Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) 2020 , halaman 240 …..”Tampak bahwa tren populisme di Indonesia bukan sebagai sebuah ideologi yang mempersatukan, melainkan hanya sebagai alat yang diambil alih oleh elite politik-baik lokal maupun nasional-untuk memenuhi dan mempertahankan kekuasan mereka.
Dengan kata lain, populisme hanya dijadikan sebagai strategi bagi elite politik untuk mengukuhkan oligarki politik dan mengonsolidasikan diri mereka menuju tangga kekuasaan. Lebih khusus populisme menjadi demikian populer karena digunakan sebagai strategi dalam kampanye untuk menarik simpatik publik”.
Populis dan Elektabilitas Sekedar Pencitraan
Kedua istilah ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat tahun 2008 mengatakan :
Populis berasal dari kata populer yang berarti yaitu :
1) dikenal dan sukai orang banyak atau umum.
2) sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya; mudah dipahami orang banyak.
3) disukai dan dikagumi orang banyak.
Apabila orang pupuler ini masuk panggung politik atau aktor ia disebut populis dan orang populis dapat disebut penganut faham populisme. Sedangkan elektabilitas berasal dari kata elektorat yang berarti galongan masyrakat yang secara hukum memiliki hak untuk memilih. Kalau sesorang dalam politik disebut elektabilitasnya tinggi itu mengandung arti orang yang mau memilihnya banyak.
Agar ada bahan pembanding kedua istilah tersebut gooele mengatakan: Populis adalah penganut faham populisme dimana dalam sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan “rakyat” yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit. Sedangkan elektabilitas adalah tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga atau partai, maupun barang dan jasa, dimana informasi tersebut didapat dari hasil berbagai survei.
Menurut penulis populis dan eletabilitas mulai trend akhir zaman orde baru dan semakin berkembang saat reformasi, karena sebagian besar elit politik telah membajak demokrasi menjadi kepentingn oligarki dan tidak berniat memperjuangkan kepentingan umum. Mereka hanya memperjuangaan kepentingan sendiri maupun kelompok serambi memelihara kekuasaan yang sudah ada di tangan.
Para pejabat dan elit politik mengumatakan protokoler, sopan santun, tata krama, daripada pelayanan . Akhirnya, selain peluang dan kesempatan bersaing menyempit dan hanya golongan tertentu yang meraup keuntungan jasa maupun jabatan, juga hubungan persaudaraan merenggang dan kepentingan umum dikesamapingkan.
Dampaknya, selain kurang percaya satu dengan yang lain, muncul sikap apatis dan pesimis, juga, jurang antara miskin dan kaya semakin melebar.
Misalnya, saat pandemi covid 19 banyak orang melarat karena PHK dan harga sembako naik, sementara kelompok tertentu meraup keuntungan besar dengan bisnis online dan alat pendeteksi covid 19 seperti PCR, antigen dan obat-obatan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan dan dijadkan peluang oleh beberapa orang tampil dengan gaya sederhana, merakyat,peduli dan lain-lain.
Mereka bicara atas nama rakyat, atas nama demokrasi, atas nama kaum papa, atas nama kaum tertindas, bahkan sering menyebut nama Tuhan.
Mereka turun ke bawah dengan melihat langsung ke akar rumput. Seperti, antara lain :
1. Masuk gorong-gorong/jalan dan jembatan rusak. Itu hebat, asal besoknya gorong-gorong dan jematan/jalan yang rusak itu langsung diperbaiki . Ingat tutun ke dalam gorong-gorong tidak menyelesaikan masalah, kalau tidak ada tindakan nyata. 2. Menanam padi disawah. Itu merasakan hidup petani. Dampaknya, dulu hasil 1 (satu) hektar 4 ton padi, sekarang 7 ton padi. Masyarakat sejahtera.
3. Menangis melihat orang miskin tidak mampu berobat karena tidak ada uang. Lalu memberi uang kepada mereka. Itu manusiawi, tapi ingat itu hanya semacam obat penenang. Sesungguhnya yang lebih mendewasakan adalah memberi kemudahan berusaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 8 persen.
4. Minum bersama petani di kedai kopi, itu merakyat. Apa yang kalian minum teh/kopi atau tuak? Hahaha…..tola gariti gahe, kalau itu terjadi mereka lupa kerja.
Sesungguhnya yang sangat dibutuhkan petani adalah tersedianya pupuk dan benih yang berkualitas.
Beberapa contoh di atas dapat dimaknai bahwa para kandidat pejabat publik maupun yang sedang menjabat tidak hanya sebatas masuk gorong-gorong, menanam padi di sawah, menangis melihat orang miskin, minum bersama petani di kedai kopi, melainkan harus punya konsep, solusi dan tindakan nyata atas kesulitan masyarakat serta ada persesuaian antara yang diucapkan dengan tindakan.
Kalau tidak, kegiatan masuk gorong-gorong, menaman padi di sawah dan lain-lain, publik dapat menuduh hanya mencari populis dan eletabilitas demi pencitraan.(*)
Oleh: Adrianus Aroziduhu Gulo.
