oleh

Analisa Dahlan Iskan Terkait Rendahnya Serapan Anggaran Covid-19

BERITA9, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2011-2014 Dahlan Iskan ikut mengomentari kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang videonya viral. Kepala Negara sebelumnya meluapkan kekesalannya saat menyampaikan arahan di depan para menteri dan pemimpin lembaga pemerintahan lainnya.

Dahlan menjelaskan, begitulah gaya Jokowi yang keturunan Jawa itu marah. Kejengkelan dan kemarahan disampaikan dari podium. Lalu meluncur deras kalimat arahan-arahan dengan nada tinggi.

Jokowi, menurut Dahlan, benar-benar sedang marah dan kecewa dengan semua bawahannya. Berharap para bawahan kerja extraordinary dan kreatif dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terdampak pandemi corona (covid-19), tapi kenyataannya para bawahan takut dengan segudang peraturan yang bisa menggiring mereka ke penjara.

Dalam tulisan terbarunya di blog pribadi, www.disway.id, mantan bos Jawa Pos itu menganalisis alasan tidak terserapnya alokasi anggaran Covid-19.

“Padahal anggaran kesehatan Rp 75 triliun. Saya berdoa semoga angka yang masuk ke presiden itu salah. Kalau angka 1 persen itu [realisasi anggaran] benar memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli. Atau punya alasan justru karena ini masih awal Juli?” katanya.

“Di masa keterbukaan seperti ini semua anggaran harus ditenderkan. Anggaran tahun ini berlaku mulai 1 Januari lalu. Berarti Februari baru diadakan tender. Berarti persiapan tendernya satu bulan. Itu sudah cepat. Jangan-jangan tendernya justru baru dimulai bulan Maret.”

“Proses tender bisa terhambat besar. Kalau pun tidak terhambat proses tender itu tidak mungkin selesai dalam dua bulan. Maka kalau sampai akhir Juni anggaran baru terserap 1 persen, kemungkinan besar tersangkut di masalah tender yang belum selesai itu.”

“Jangan-jangan para pemenang tender pun belum ada,” kata Dahlan seakan bertanya.

“Saya tahu kian tahun tender elektronik kian maju. Yang mestinya pelaksanaan tender bisa lebih cepat,” kata mantan Dirut PT PLN (Persero) ini.

Analisis berikutnya soal bawahan menteri yakni direktur jenderal (dirjen, eselon 1) dan bawahannya, yakni direktur (eselon 2) di setiap kementerian/lembaga.

“Pelajaran lain: menko boleh hebat, menteri boleh hebat, tapi pelaksana pemerintahan yang sesungguhnya adalah para dirjen di kementerian. Dirjen pun, berdasarkan pengalaman saya, terlalu sibuk dengan urusan politik atas. Maka pelaksana kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian,” jelas Dahlan.

“Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan menteri mereka.”

“Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur. Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi. Ya seperti itu.”

“Rasanya Pak JK pernah menyampaikan tesis seperti itu. Apakah mereka itu orang-orang malas yang bodoh? Sama sekali bukan. Mereka umumnya S-2. Bahkan lulusan luar negeri. Setidaknya sering ikut pendidikan singkat di negara maju.”

Satu analisis Dahlan ialah betapa takutnya para birokrat itu terhadap aturan, tak mau melanggar aturan.

“Lalu di mana persoalannya? Mereka itu orang penakut. Khususnya takut melanggar aturan. Lho, bukankah Presiden Jokowi sudah habis-habisan mengeluarkan payung hukum tingkat tertinggi? Saya berani bersaksi: belum ada presiden yang seberani Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden atau pun peraturan presiden. Pun Perppu.”

“Bahkan untuk mengatasi krisis Covid-19 ini Presiden Jokowi sudah mengeluarkan “payung sapu jagat”. DPR-pun sudah praktis “tutup mata”: mengesahkannya. Tapi sekali lancung sulit kembali. Terlalu banyak kasus orang tidak salah dimasukkan tahanan. Mengerikan. Hanya dengan alasan melanggar peraturan. Korupsi sudah identik dengan melanggar peraturan.”

“Bahkan ada yang hanya karena melanggar prosedur. Anak perusahaan BUMN-pun takut. Apalagi di pemerintahan. Padahal status anak perusahaan itu sudah bukan BUMN. Membeli barang yang penting pun tidak bisa. Kalau barang itu belum pernah masuk perencanaan setahun sebelumnya.”

“Lho kan bisa minta persetujuan komisaris atau RUPS-LB? Tidak ada gunanya. Kalau pun ada persetujuan seperti itu akan dianggap rekayasa. Sebegitu dalam ketakutan itu. Apalagi di instansi pemerintah. Lho, kan sudah dipayungi hukum?”

“Kurang tinggi apa UU. Dalam pelaksanaan di lapangan UU itu bisa dikalahkan dengan UU lain. Termasuk oleh UU yang lebih lama sekali pun. Maka saya biasa-biasa saja melihat presiden marah besar. Mereka tetap lebih takut masuk tahanan daripada dimarahi atasan,” kata Dahlan.

loading...

News Feed