BERITA9, JAKARTA – Rakyat Indonesia diminta untuk tidak terjebak dengan narasi yang menyesatkan berupa konten-konten hoak yang bertujuan memecah belah kerukunan, persatuan dan kesatuan sesama rakyat Indonesia.
“Masyarakat hendaknya melakukan cek, ricek dan ricek lagi atas sebuah berita, dan tidak menelan mentah-mentah narasi yang bertujuan membuat tidak percaya kepada pemerintahan yang sah,” kata Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, di Jakarta Senin, (25/10/2021).
Habib Syakur berkata, ada pihak-pihak tertentu, bahkan orang yang selama ini disebut tokoh, menyampaikan narasi yang menyudutkan pemerintah.
Baca Juga:
- PT Bumi Suksesindo Dapat Penghargaan Lagi di Ajang PR Jatim Awards 2023
- Horee! Program Reforma Agraria TORA di Banyuwangi Sukses
Tidak hanya itu, lanjut Habib Syakur, para tokoh itu tak sungkan mengatasnamakan kebebasan berekspresi untuk menyuarakan agar Presiden Joko Widodo turun jabatan.
“Kebebasan berkumpul, berpendapat, berserikat sekarang ini disalahgunakan untuk memengaruhi rakyat supaya tidak percaya pada pemerintah, supaya pemerintah yang sah turun,” ungkapnya.
Kata Habib Syakur, jika kritiknya berupa narasi ilmiah, masih bisa diperdebatkan dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah juga.
Baca Juga:
- DPC Demokrat Nias Selatan Targetkan 7 Kursi di Pemilu 2024
- Kasus Teddy Minahasa, Akselerasi Reformasi Polri Mutlak Diperlukan
Lha ini, mereka hanya asal ngucap tanpa dasar ilmiah. Menurutnya, kebebasan berpendapat semacam ini bukan merupakan bagian peradaban Indonesia.
Habib Syakur melanjutkan, narasi menyesatkan hingga tagar, misalnya #KapanJokowiMundur merupakan bentuk provokasi.
“Kebebasan kebablasan, tujuannya menghina, mencaci memaki bukan dengan logika ilmiah. Apa tidak sebaiknya, politisi-politis yang antisama pemerintah itu diberi pemahaman yang dan pengertian dari pemerintah?” ujarnya.
Menurutnya, dalam era demokrasi, menyampaikan pendapat, ekspresi, dan mengkritik pemerintah merupakan hak warga negara namun harus mempunyai dasar.
Baca Juga:
- Warga Pulau Merah Butuh Air Bersih, Pemkab dan DPRD Banyuwangi Dimana?
- Sengkarut Program Air Bersih Pulau Merah, Kadus Pancer Tidak Penuhi Panggilan Polisi
“Kalau dengan ilmiah sah-sah saja, pemerintah kan perlu dukungan, perlu masukan. Tetapi ini menyebabkan disintegrasi bangsa,” ungkapnya.
Masyarakat yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19 gampang tergiring dengan narasi hingga cuitan seperti itu.
Karena itu, Syakur mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menjaga negara dan keutuhan bangsa serta pemerintahan yang sah hingga 2024. “Tidak usah larut dalam hasut menghasut, adu domba,” tandasnya.
