oleh

Soal Dugaan Jubel TKD Sempu, LSM Suara Bangsa Segera Laporkan Ke APH

BERITA9, BANYUWANGI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Bangsa, Kabupaten Banyuwangi segera melaporkan Munculnya transaksi jual beli tanah kas desa (TKD) Desa Sempu, Kecamatan Sempu kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kita akan segera laporkan temuan dugaan jual beli TKD Desa Sempu kepada APH dengan dugaan penyalahgunaan wewenang,” kata Suyoto, Ketua LSM Suara Bangsa Banyuwangi, kepada wartawan. Selasa, (6/4/2021).

Kata pria yang akrab disapa Mbah Yoto ini, menurut temuan kami disitu ada dugaan jual beli yang diakui TKD. Dan atas temuan ini kami menduga banyak pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa (Pemdes).

” Atas temuan dugaan jual beli ini TKD Sempu, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, kami juga menduga banyak pelanggaran atas terbitnya jubel TKD,”imbuhnya.

Seperti dikutip dari Beritalima.Com, “awalnya kita mendengar ada kabar dugaan transaksi jual beli tanah kas desa pada beberapa lembaga, sehingga kita terus melakukan pendalaman.” ujarnya mbah Yoto.

“Hasil klarifikasi kita pada mantan Kepala Desa (Kades) Sempu yaitu pak Suwandi dan juga istrinya, Lailatul Komariyah, yang kebetuklan juga keduanya mantan Kades Sempu,  beliau mengatakan bahwa kantor desa dan TK serta Kantor IPHI itu masuk tanah kas desa. 

Namun setelah kita pertanyakan jika TKD kok bisa lepas dan bersertifikat atas nama orang atau lembaga lain, mantan Kades tersebut sedikit bingung, lalu mantan kades itu menceritakan terkait status TKD itu ditangani masa Sekdes Kusnan. namun setekah pemecahan Desa Sempu dengan Desa Tegalarum, Pak kusnan itu di perbantukan menjadi PJ Kades Sumberarum. jadi yang lebih paham beliaunya.” ungkapanya.

Suyoto juga menjelaskan bahwa sesuai beberapa putusan pengadilan menyatakan bahwa itu bukan termasuk TKD.

“Jadi dari beberapa bukti yang kita pegang, bahwa tanah yang di dirikan bangunan, kantor Desa Sempu, serta bangunan di sekelilingnya termasuk ada bangunan kantor IPHI ada TK dan Bangunan SMK serta sekolah Dasar itu bukan masuk TKD melainkan setatusnya lain, hal itu terkutib dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 153/K/Pdt/2019 tertanggal 12 Februari 2019.” jelasnya.

“Dengan Kejadian ini pastinya kami akan melaporkan hal tersebut pada APH karena ada indikasi kerugian dan kecurangan.” pungkasnya.
Namun sayangnya mantan Kades Sempu bahkan Kades sempu yang saat ini menjabat masih belum dapat dikonfirmasi. 

Seperti diketahui laporan tersebut rencananya akan dikirim ke Polresta Banyuwangi dengan tembusan, 1. Bpk. Presiden RI di Jakarta2. Bpk. KAPOLRI di Jakarta3. Bpk. MABESPOLRI di Jakarta4. Bpk. KOMPOLNAS di Jakarta5. Bpk. BPN Pusat di Jakarta 6. Bpk./Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya7. Bpk. KAPOLDA JATIM di Surabaya8. Bpk. BPN Jawa Timur di Surabaya9. Bpk./Ibu Bupati Banyuwangi di Banyuwangi10. Bpk. BPN Banyuwangi di Banyuwangi11. Bpk. Camat Genteng di Genteng. (*)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed