BERITA9, JAKARTA – Protes keras yang dilayangkan pemerintah Malaysia terhadap Pemerintah Myanmar, berbuntut panjang. Myanmar mengeluarkan maklumat yang melarang para pekerjanya pergi ke Malaysia. Protes keras yang gencar dilayangkan Kuala Lumpur soal pembantaian etnis minoritas Muslim Rogingya.
Dikatakan Kementerian Imigrasi Myanmar, mereka telah menyetop pemberian izin baru bagi warga negaranya yang ingin bekerja di Malaysia. “Sejak 6 Desember lalu, Myanmar telah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena situasi saat ini di Malaysia,” ungkap Kementerian Imigrasi Myanmar dalam pernyataan yang dikutip AFP, Rabu (7/12).
Malaysia selama ini menjadi tempat perantauan puluhan ribu pekerja Myanmar. Sebagian besar pekerja Myanmar di Negeri Jiran itu bekerja sebagai buruh pabrik, di industri perhotelan dan makanan dengan penghasilan rendah.
Langkah Myanmar dilakukan berselang beberapa hari setelah Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengecam pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, lantaran tidak bisa menghentikan kekerasan militer di negara bagian Rakhine.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut kekerasan dan pembunuhan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar selama ini merupakan tindakan “pembersihan etnis.” Najib bahkan turut serta dalam unjuk rasa yang dihadiri ribuan warga Malaysia sebagai aksi protes Malaysia terhadap dugaan “genosida” tersebut.
“Kami ingin memberi tahu Suu Kyi untuk hentikan kekerasan ini. Kami harus membela Muslim dan Islam. Dunia tidak bisa hanya duduk dan melihat genosida yang terjadi di sana,” kata Najib pada akhir pekan lalu saat aksi demonstrasi terjadi.
Diskriminasi etnis Rohingya oleh warga Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha sudah lama terjadi. Krisis kemanusiaan yang baru-baru ini kembali terjadi terhadap kaum minoritas Muslim, khususnya etnis Rohingya di sana, memicu protes komunitas internasional, terutama negara Muslim seperti Malaysia.
Kepada Myanmar Times, Wakil Direktur Jenderal Kantor Kepresidenan Myanmar sebelumnya menegaskan bahwa Kuala Lumpur seharusnya menegakkan prinsip non-intervensi sebagai sesama negara anggota ASEAN.
Menurut mereka, Malaysia sepatutnya menghormati kedaulatan dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri Myanmar. Isu mengenai kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar kembali mencuat setelah insiden penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar oleh sejumlah kelompok bersenjata, 9 Oktober lalu.
Pemerintah Myanmar menuding “teroris Rohingya” berada di balik serangan itu tanpa ada bukti yang jelas.
Dari laporan yang dikeluarkan Reuters setidaknya 86 warga tewas dan 30 ribu lainnya melarikan diri akibat serangkaian aksi kekerasan militer terhadap Rohingya di Rakhine sejak Oktober lalu. Lebih dari 1.000 rumah warga Rohingya di lima desa negara bagian Rakhine, Myanmar, juga ambruk dan hangus terbakar karena serangan militer di sana.
Kekerasan sejak awal Oktober ini merupakan insiden berdarah terparah sejak konflik komunal antara umat Buddha dan etnis Rohinya terjadi pada 2012 lalu. Insiden itu menewaskan setidaknya 200 orang. Akibat konflik kemanusiaan yang berangsur-angsur itu, setidaknya sekitar 56 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri keluar Myanmar dan mengungsi ke Malaysia. (red/cnn)
