Pemuda Pancasila Geruduk Pengadilan Agama Banyuwangi, Oh Ini Sebabnya

  • Bagikan
Masa Pemuda Pancasila (PP) saat mendatangi kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Banyuwangi. (Foto: Haris/Berita9).

BERITA9, BANYUWANGI – Massa Pemuda Pancasila Banyuwangi, Jawa Timur, demo Kantor Pengadilan Agama (PA) setempat, pada , Jumat (17//2022). Aksi tersebut dipicu adanya indikasi oknum pegawai yang terlibat praktik mafia tanah.

“Berantas mafia tanah. Lawan mafia tanah. Keadilan harus ditegakkan. Pancasila Abadi,” teriak orator.

Dalam aksi tersebut, ormas loreng hitam oranye mendampingi wanita enam bersaudara yang disinyalir telah menjadi korban mafia tanah. Mereka adalah Sumarah, Fiftiya Aprialin beserta empat saudara kandung lainnya, asal Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi.

Tanpa sepengetahuan, sertifikat tanah warisan enam bersaudara tersebut tiba-tiba berubah atas nama orang lain. Pernyataan Sumarah beserta keluarga, sertifikat berubah atas nama Galih Subowo, warga Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Banyuwangi.

Selama demo, Pemuda Pancasila membentangkan spanduk dan poster berisi kecaman keras atas adanya dugaan praktik mafia tanah di Bumi Blambangan.

Ditengah orasi, massa ditemui Ketua PA Banyuwangi, Drs. H. Mohammad Alirido, M. HES dan Ketua Panitera, Subandi. Saat itulah suasana memanas. Sumarah muntab sejadi-jadinya. Emosinya tak tertahan ketika Subandi, si Ketua Panitera PA Banyuwangi, berdalih tidak pernah mengetahui bahwa Sumarah beserta saudara telah membawa uang Rp 958.000.000, untuk membayar tanggungan kepada Galih Subowo dalam sidang gugatan di PA Banyuwangi, tahun 2019 silam.

“Pak Subandi itu yang minta ke Satpam PA Banyuwangi, untuk mengawal saya dan saudara saya saat datang ke PA Banyuwangi. Dia bilang, tolong dikawal, mereka semua perempuan, mereka bawa banyak uang. Uang juga saya tunjukan ke Pak Bandi. Tapi dia bilang tidak tahu menahu, ini kebohongan,” ucap Sumarah dengan emosi.

Luapan emosi juga dilontarkan Budi Hariyanto, SH, selaku kuasa hukum Sumarah bersaudara. Dia tidak terima lantaran dalam riwayat sidang gugatan tahun 2019, tidak disebutkan bahwa pihak Sumarah pada tanggal 7 januari 2019 telah melakukan permohonan pelaksanaan putusan, dengan mmbayar Panjar Biaya Pelaksanaan Putusan Damai Perkara Nomor : 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

“Kami menduga ini semua kebohongan. Kami akan terus menempuh keadilan,”katanya.

Dalam tatap muka ini, pihak PA Banyuwangi, bersikukuh tidak tahu menahu. Bahkan Subandi di Ketua Panitera, bersedia disumpah dibawah kitab suci Al Quran.

Kepada awak media, Ketua Harian MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Irwanto, mengaku akan terus mengawal kasus dugaan mafia tanah ini. Guna menguatkan gerakan, dirinya akan terus melakukan penggalian data tambahan.

Untuk diketahui, kasus dugaan mafia tanah yang disinyalir melibatkan oknum pegawai PA Banyuwangi ini bermula dari kasus utang piutang. kisah bermula dari akad utang piutang dengan Galih Subowo, warga Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, sekitar tahun 2010 silam.

Kala itu, Sumarah menyerahkan 3 sertifikat tanah sebagai jaminan. Jumlah hutangnya pun hanya sekitar Rp 16 juta.

Dari situ, Galih Subowo tahu bahwa ada 2 sertifikat tanah milik saudara si Sumarah, sedang menjadi agunan di BPR Tawangalun dan KSP Hindu. Dengan rincian, satu sertifikat tanah sebagai jaminan hutang Rp 120 juta. Dan satu lainnya jadi jaminan hutang Rp 80 juta.

Selayak pahlawan, saat itu Galih Subowo menawarkan untuk membantu pembayaran hutang. Dan sebagai syarat, setelah pinjaman di BPR Tawangalun dan KSP Hindu terbayar, maka kedua sertifikat tanah dia yang pegang. Namanya orang sedang terbelit keadaan, tawaran manis itu pun langsung disepakati.

Sumarah bersama lima saudara mulai panik ketika merasa kesulitan mengambil kembali sertifikat tanah warisan mereka. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa kelima sertifikat tanah miliknya beserta lima saudara lain, telah berganti atas nama Galih Subowo.

Dan itu terjadi dengan tanpa sepengetahuan. Berbagai upaya terus dilakukan. Termasuk dengan iktikad baik melakukan pembayaran pinjaman. Sekitar tahun 2018, dia mau membayar pinjaman kepada Pak Galih Subowo, sebesar Rp 300 juta lebih. Niatan itu ditolak, padahal jumlah hutang sebenarnya tidak sebanyak itu.

Hingga akhirnya pada 2019, dilakukan gugatan di Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi. Dan tercetuslah Surat Perjanjian Perdamaian Bersama antara Sumarah beserta lima saudara dengan Galih Subowo, tertanggal 29 Nopember 2018. Salah satu isinya, Sumarah sekeluarga harus membayar piutang sebesar Rp 958.000.000, selambat-lambatnya 29 Januari 2019.

Disitulah Sumarah beserta keluarga merasa didzolimi. Enam bersaudara tersebut merasa jelas-jelas telah membawa uang ke PA Banyuwangi, untuk membayar hutang kepada Galih Subowo. Namun oleh Subandi, si Ketua Panitera, hal itu tidak diakui. (*)

Penulis: Abdul HarisEditor: Joko P
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.