BERITA9, JAKARTA – Utusan khusus Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk Myanmar, Syed Hamid, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan menangani kekerasan yang menerpa etnis minoritas Muslim Rohingya.
Hamid mengatakan, gelombang kekerasan militer terhadap etnis Rohingya di Rakhine sejak Oktober 2016 lalu bukan lagi masalah internal Myanmar, tapi sudah beralih menjadi isu internasional. Pasalnya, konflik ini telah menelan 86 korban nyawa dan menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri keluar Myanmar.
“Masyarakat internasional sejauh ini hanya mengamati. Berapa orang yang telah meninggal? Kita semua punya pelajaran dari masa lalu untuk belajar melihat dan melakukan apa yang kita bisa,” ujar Hamid kepada Reuters, Rabu (18/1).
Komentar Hamid ini muncul menjelang pertemuan luar biasa tingkat menteri negara anggota OKI di Kuala Lumpur hari ini, Kamis (19/1), yang khusus membahas isu Rohingya.
OKI merupakan organisasi pan-Islam yang beranggotakan 57 negara. Organisasi ini dianggap memegang suara kolektif negara Muslim di dunia.
Juru bicara kantor kepresidenan Myanmar, Zaw Htay, mengatakan bahwa negaranya tidak akan menghadiri pertemuan OKI karena bukan merupakan negara anggota organisasi tersebut.
Namun, Myanmar menegaskan bahwa intervensi PBB hanya akan menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat yang bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan.
“Karena itu masyarakat internasional perlu melakukan pendekatan yang lebih positif dan memahami secara luas situasi konflik di negara kami,” ujar Htay.
Sejak bentrokan militer dan kaum Rohingya pada Oktober lalu, tak sedikit komunitas internasional mengecam pemerintah Myanmar yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Pemimpin de facto Myanmar itu dianggap gagal melindungi kaum Rohingya dan menjauhkan negaranya dari pelanggaran HAM.
Sejumlah kelompok pemerhati HAM mengatakan bahwa militer Myanmar melakukan pembunuhan, penganiayaan, bahkan pemerkosaan pada kaum Rohingya. Mereka juga membakar ratusan rumah di negara bagian Rakhine yang didominasi oleh warga Rohingya.
Meskipun begitu, Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, selalu menampik semua tuduhan pelanggaran HAM tersebut.
“Pemerintah kami bekerja sangat serius dan berhati-hati menangani situasi di Rakhine. Konflik ini menghadapkan kami pada situasi yang sangat kompleks dan sulit. Jadi kami perlu waktu untuk mencegah hal seperti ini tidak terulang lagi,” kata Htay. (has)
sumber cnn
