LPBI Soroti Jabatan Plt Ditubuh Pemkab Banyuwangi

  • Bagikan

BERITA9, BANYUWANGI – Birokrasi Kabupaten Banyuwangi kini menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran adanya beberapa jabatan pelaksana tugas (PLT) di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lebih dari enam bulan.

Seperti diketahui, Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi baik itu Tama, Pratama, dan Madya tidak boleh terlalu lama yakni maksimal enam bulan.

Dan jabatan plt itu ada karena terjadinya kekosongan jabatan akibat dari pegawai yang bersangkutan pindah jabatan, meninggal dunia atau karena sesuatu hal yang lain.

Seperti yang dikatakan oleh Eko Budiyanto ketua region Jawa Timur LPBI-Investigator bahwa memang kekosongan posisi itu harus diisi plt, tetapi tidak boleh lama-lama. Kalau ada plt lebih dari enam bulan itu tidak lazim,” katanya. 

Kata Eko Budiyanto, apakah langkah Bupati Banyuwangi ini merupakan bentuk dari pengamanan pada mereka yang telah loyal terhadapnya atau justru ketidak sepahaman antara bawahan dengan  bupati yang sudah lepas 100 hari kerjanya ini,” imbuh Eko Budiyanto kepada wartawan.

Menurutnya bahwa di Kabupaten Banyuwangi ada beberapa Plt yang dijabat lebih dari enam bulan, bahkan lebih dari satu tahun dan ada yang rangkap jabatan, untuk Plt yang ada di Banyuwangi ada 10 Plt Kadis antara lain, Plt Kepala Dinas PU Pengairan, Plt Kepala Dinas PUPR, Plt kepala Dinas Pendidikan, Plt kepala Dinas Sosial, Plt kepala Satpol PP, Plt kepala Dishub, Plt kepala Dinas kelautan Perikanan, Plt Kepala Dinas BPBD, Plt kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan KB, dan Plt kepala Dinas koperasi dan UMKM.

Dari semuanya itu sudah melebihi 6 bulan dan bahkan ada yang sudah melebihi setahun dan untuk yang rangkap jabatan ada 5 Dinas yakni Plt Dinas PU Pengairan dan  Plt Dinas Kelautan Perikanan, Plt Kepala Satpol PP, Plt Dinas Koperasi, dan Plt BPBD,” ungkap Eko Budiyanto.

Sementara Mujiono Sekda Kabupaten Banyuwangi saat dikonfirmasi soal adanya plt yang lebih dari enam bulan mengatakan, Koordinasi langsung ke BKPP/BKD Nggih mas, bisa detail dan teknis dalam penunjukan datanya juga lebih lengkap ditinjau dari kepangkatan/gol ruang /pendidikan/masa kerja/diklat dan lain-lain,” Ucap Mujiono selaku Sekda Pemkab Banyuwangi.

Namun sayang Kepala BKD Kabupaten Banyuwangi Nafiul Huda, saat dikonfirmasi wartawan soal hal tersebut enggan menjawab. (*)


Reporter: Abdul Haris.

loading...
  • Bagikan

Respon (1)

Komentar ditutup.