oleh

Ketua BPD Desa Parangharjo Banyuwangi Bantah Jadi Pengurus Partai, Faktanya Hadir di Mukernas PPP Makassar

BERITA9, BANYUWANGI – Ketua BPD Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Drs Taqiudin, ngotot jika dirinya bukan pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyuwangi. Disisi lain dia mengakui bahwa menjadi peserta Muktamar IX PPP di Makasar tahun 2020 silam.

“Saat Muktamar itu ada 2 macam utusan, yang pertama utusan pokok yaitu ketua dan sekretaris, yang kedua utusan perimbangan. Utusan perimbangan di ambil ketika kelipatan anggota DPRD nya mencapai 4 kursi,” katanya kepada wartawan, Senin (22/3/2021).

Utusan perimbangan, lanjutnya, tidak harus pengurus DPC PPP Banyuwangi. Namun bisa siapa pun, sesuai penugasan dari partai.

“Kebetulan di DPRD Banyuwangi, PPP memiliki 4 kursi, DPC mengambil langkah kami yang diutus agar tidak menimbulkan kecemburuan tiga anggota yang lain,” ungkap Taqiudin.

Kepada awak media, Ketua BPD Desa Parangharjo, juga mengakui bahwa namanya tercantum dalam SK DPW PPP Provinsi Jawa Timur, Nomor : 20/SK/DPW/C/XI/2016, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Banyuwangi, Masa Bakti 2016-2021. Disitu nama Taqiudin tercatat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

“Kami merasa keberatan dan tidak bersedia. Sudah kami sampaikan lewat surat kepada DPW PPP Jatim, yang selanjutnya kami tembuskan kepada DPC PPP Banyuwangi, tanggal 10 November 2016,” ujarnya.

Termasuk dirinya yang menjabat sebagai Tenaga Ahli (TA) Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, Taqiudin menyampaikan bahwa tidak ada kaitan dengan kepengurusan partai. 

“Sejak tahun 2010. Jadi sekalipun bukan pengurus partai, seseorang boleh menjadi Tenaga Ahli (TA Fraksi PPP DPRD Banyuwangi),” jelas Taqiudin.

Sementara itu, Ketua Ormas Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi (Balawangi), Sholehudin, menilai apa yang disampaikan Ketua BPD Desa Parangharjo, perlu untuk dicermati. Mengingat sejumlah pernyataan terkesan bertolak belakang dengan AD ART PPP.

Dicontohkan, dalam ART PPP, tidak terdapat istilah utusan perimbangan. Namun sesuai pasal 21 ayat 1 ART PPP, peserta Muktamar adalah utusan dan peninjau. Dan pada ayat 2 dijelaskan bahwa utusan dari pengurus tingkat DPC adalah ketua dan sekretaris atau yang mewakili.

Sedang terkait perimbangan, dibahas dalam Pasal 22 ART PPP. Dan istilah perimbangan ini berkaitan penambahan jumlah suara yang disesuaikan dengan banyaknya anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Atau tidak ada kaitanya dengan penambahan jumlah peserta perwakilan DPC PPP Banyuwangi.

“Dan sesuai Pasal 22 ayat 4 ART PPP menyebutkan bahwa DPW atau DPC dalam menyampaikan hak suara diwakili oleh 1 orang. Jadi jika disampaikan karena adanya perimbangan lalu DPC PPP Banyuwangi, mengirim diluar kepengurusan sebagai peserta Muktamar, patut dipertanyakan kebenarannya,” ungkap Sholehudin.

Pemuda asal Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, ini juga mencium kejanggalan pada proses pengunduran diri Taqiudin dari kepengurusan DPC PPP Banyuwangi. Karena hanya dilakukan melalui mekanisme surat keberatan.

Karena pada Pasal 14 ayat 4 ART PPP, dijabarkan bahwa pergantian Wakil Sekretaris harus ditetapkan dalam rapat pengurus harian.

“Dari informasi dan investigasi kami, Bapak Taqiudin menjadi anggota BPD di Desa Parangharjo, Songgon, lebih dari 1 periode. Dan kami punya keyakinan, sebagai partai besar, PPP tidak akan memasukan nama seseorang didalam kepengurusan, tanpa diawali dengan adanya kesanggupan,” ungkapnya. 

Untuk diketahui, meski membantah jika dirinya bukan pengurus DPC PPP Banyuwangi, Taqiudin, banyak diketahui hadir lengkap dengan seragam partai dalam agenda – agenda besar PPP. Diantaranya dalam kegiatan mendukung pasangan bupati dalam momentum Pilkada 2020 lalu. (*)

loading...

News Feed