BERITA9, JAKARTA – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Damaskus Suriah meminta pemerintah Republik Indonesia mewaspadai pergerakan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah terlibat konflik Suriah bergabung dengan wada-wadah yang mengatasnamakan PPI. Perkumpulan Alumni Syam Indonesia (AL-SYAMI) merupakan satu-satunya wadar resmi alumni PPI Suriah di Tanah Air.
“PPI Suriah mengecam keras segala bentuk kekerasan atas nama agama,” kata Susilo Priadi, Ketua PPI Damaskus Suriah.
Dalam rilis yang diterima redaksi BERITA9, Kamis (29/12), Susilo mengatakan, PPI mengecam segala bentuk aksi yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengganggu keharmonisan hidup sesama anak bangsa.
PPI Damaskus Suriah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang tidak jelas sumbernya serta meminta pemerintah RI agar lebih aktif dalam penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur diplomasi di forum-forum internasional.
Suriah sebelum memasuki konflik ditahun 2011, termasuk dalam lima kategori negara-negara dengan tingkiat kriminalitas terendah didunia. Kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik, air dan roti disubsidi oleh pemerintah. Pendidikan dan pelayanan kesehatan rumah sakit negeri juga disubsidi penuh oleh pemerintah.
Suriah juga merupakan negara yang sangat concern terhadap problematika Palestina dan menjadikannya sebagai isu nasional.
Sekitar 90% dari penduduk Suriah, ucapnya, adalah orang Arab. Kelompok etnis lain yang paling besar adalah Kurdi (6%). Separuh penduduk tingal di perkotaan. Kota-kota utama dan termasuk tertua di dunia adalah Damaskus, Haleb (Aleppo), Homs, Latkia dan Hama.
Sekitar 90% Muslim di antaranya mayoritas Sunni. Penganut agama lain Kristen Ortodoks (Yunani, Armenia, Suriah) dan Yahudi. Agama, khususnya Islam adalah suatu kekuatan politik dan sosial di Suriah.
Sebelum konflik, sejumlah WNI bekerja di Suriah, ternyata berprofesi sebagai asisten rumah tangga yang jumlahnya tersebar hampir di seluruh provinsi, sedangkan WNI yang berstatus pelajar lebih banyak berada di ibukota Damaskus.
PPI menilai, konflik di Suriah bukanlah konflik sektarian. Melainkan konflik yang berkaitan erat dengan berbagai kepentingan politik regional dan global. Secara geografis, letak provinsi Aleppo sangat strategis dan merupakan kota terbesar kedua setelah ibukota Damaskus yang terkena imbas konflik paling parah, sehingga diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang terlibat konflik.
Terakhir, PPI mengimbau masyarakat Indonesia yang ingin memberikan bantuan untuk warga sipil Suriah yang menjadi korban konflik tersebut, agar menyalurkannya melalui lembaga resmi yang dikoordinasikan dengan perwakilan RI setempat. (red)
