GMNI Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun,  Ini Lho Alasanya

  • Bagikan
Muhamad Ageng Dendy Setiawan, Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat GMNI Pusat. (Foto: Istimewa).

BERITA9, SURABAYA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menolak wacana penambahan masa jabatan kepala desa (Kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Hal itu menyusul tuntutan para Kades yang menggelar unjuk rasa di Jakarta, kemarin, yang menuntut revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Pengurus Pusat GMNI, Muhammad Ageng Dendy Setiawan, pada Rabu (18/1/2023) mengatakan penambahan masa jabatan Kades hanya akan menambah masalah.

Logika yang dibangun dari tuntutan itu adalah periodisasi 6 tahun dianggap terlalu pendek. Mereka berasumsi bahwa konflik politik di desa lebih dekat. Praktis Kades terpilih biasanya bisa fokus membangun desa hanya waktu dua tahun efektif dalam kepemimpinannya.

Logika tersebut, kata alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya ini, justru kontraproduktif dengan demokrasi. Justru membahayakan. Dia meminjam istilah, the power tends to corrupt. Kekuasan yang lama akan menjadi penguasa yang mengakar dan cenderung korupsi.

Masa jabatan yang terlalu lama akan menimbulkan kekuatan untuk korupsi lebih kuat.

Hal itu menjadikan negara ini akan mengalami kemunduran demokrasi. Perpanjangan masa jabatan Kades justru akan berpotensi melahirkan dinasti – dinasti baru di tingkatan desa.

Dengan begitu, kata Dendy, hanya akan menghambat regenerasi kepemimpinan di desa.

“Regenerasi kepemimpinan di desa akan menjadi terhambat, sehingga akan memunculkan polemik di masyarakat. Bahkan berpotensi menjadikan masyarakat hopeless terhadap perubahan kepemimpinan di desa, yang akhirnya masyarakat menjadi apatis, dan apolitis,” terangnya.

Selain itu, ia mengatakan, bahwa penambahan masa jabatan tersebut jangan sampai melanggengkan oligarki dan jaringan korupsi di tingkatan desa lebih kuat. Bahkan justru berpotensi besar dalam menghidupkan kembali rezim ala orde baru (Orba).

Ia menekankan, seharusnya pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI bijak dan mengkaji usulan para Kades tersebut.

“Pemerintah dan fraksi di DPR RI seharusnya bijak dan mengkaji terkait usulan para Kades itu, bukan sebatas reaksioner, apakah sudah sesuai dengan keinginan rakyat? Atau malah sebaliknya yang nantinya akan mengangkangi rakyat,” kata Dendy menggugat.

Mantan Ketua DPD GMNI Jawa Timur ini mengingatkan, baik pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR RI, agar jangan sampai menggunakan politik dagang sapi di momentum ini untuk pemilu 2024.

Jika semua fraksi di DPR RI tetap sepakat tanpa ada kajian yang jelas dan disinyalir sarat dengan kepentingan, dia mengancam akan menggelar aksi ke gedung DPR.

“Kami akan menghidupkan kembali fraksi-fraksi rakyat dan parlemen jalanan di lapisan elemen masyarakat paling bawah untuk menggelar sidang di kantor-kantor desa dan di depan gedung perwakilan rakyat kita,” tegasnya seperti dikutib dari Blok –a.com. (*)

Penulis: Tim Berita9Editor: HWI
  • Bagikan