Asosiasi BPD Banyuwangi Tolak Tuntutan Kades, Salah Satunya Perpanjangan Jabatan 6 Menjadi 9 Tahun

  • Bagikan
Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, saat menggelar acara gesah bareng di Lobby Hotel Mahkota, Kecamatan Genteng. (Foto: Joko/Berita9).

BERITA9, BANYUWANGI – Meski baru usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) dari 6 Tahun menjadi 9 Tahun, namun penolakan perpanjangan masa jabatan dari beberapa pihak muncul di mana – mana.

Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD, menolak tuntutan Kades yang disampaikan dalam unjuk rasa di Jakarta pada, 17 Januari 2023. Salah satunya usulan perpanjangan masa jabatan Kades, dari 6 Tahun menjadi 9 Tahun.

Asosiasi BPD Banyuwangi menilai permintaan perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun, bukan jaminan kemajuan desa.

Seperti diketahui, penolakan usulan masa jabatan Kades oleh asosiasi BPD Banyuwangi bukan tanpa alasan. BPD merupakan badan yang mempunyai salah satu tugas mengawasi jalannya kepemerintahan desa. Permintaan perpanjangan masa jabatan tidak ada korelasi dengan kepentingan desa dan rakyat. Perpanjangan masa jabatan dinilai hanya menguntungkan Kades.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rudi Hartono Latif, Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, saat acara gesah bareng. Minggu, (22/1/2023).

“Bukan masalah masa jabatan yang panjang. Namun lebih, bagaimana cara menunjukkan kinerja yang baik untuk kemajuan desa,” kata Rudi Hartono Latif.

Menurut Rudi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Undang-Undang yang sudah sangat baik untuk kepentingan bersama untuk tujuan ideal pembangunan desa. Dengan jabatan yang telah diatur, yang memiliki masa jabatan enam tahun dan bisa dipilih kembali paling banyak tiga periode adalah waktu yang sudah cukup panjang. 

“Tidak perlu adanya revisi atau perubahan, apalagi jika itu hanya tentang masa jabatan Kades. Jika memang Kades saat menjabat berkinerja baik, pasti rakyat akan memilihnya kembali,” jelasnya.

Keberhasilan, kestabilan dan kesuksesan pembangunan desa bukan hanya masalah waktu, namun tergantung dari kemampuan pemimpin desa dalam menyusun perencanaan yang matang dan gagasan inovasi dalam membangun desa. Dengan pengajuan perpanjangan masa jabatan, juga harus dilihat apakah fungsi lembaga yang ada bisa berjalan, ketransparasian dan akuntabilitas juga bisa berjalan baik ?.

Masa jabatan, kata dia, sesuai dengan amanat peraturan yang ada, enam tahun masa jabatan dan bisa dipilih kembali paling banyak tiga periode merupakan waktu yang sudah cukup panjang. Bahkan masa jabatan yang dimiliki oleh Kades, lebih panjang dari batas maksimal jabatan presiden, kepala daerah dan lembaga legislatif.

“Hal ini berpotensi menggugah kemarahan komponen rakyat, yang bisa saja melakukan kontra demonstrasi,” ungkapnya.

Rudi bilang, anggota BPD Banyuwangi, diharapakan bisa menjalankan tugas dan fungsi. Lebih berfokus menjalankan kewajiban untuk yang telah diamanahkan. Jangan mudah terpengaruh oleh isu, sebab pihaknya menyakini tidak semua Kades menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun.

“Masih banyak Kades yang merasa cukup menjabat selama 6 tahun, untuk berbuat yang istimewa bagi rakyatnya,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kastur Hermanto, anggota BPD Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, menurutnya permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak relevan. Pasalnya, dengan waktu yang panjang sangat rentan terjadi pelanggaran.

“Jabatan yang lama sangat rentan terjadi pelanggaran. Untuk itu, kami sepakat menolak,” jelas Kastur, yang juga sebagai salah satu pembina Asosiasi BPD Banyuwangi. 

Sebagai informasi, gesah bareng Asosiasi BPD Banyuwangi yang digelar di lobby Hotel Mahkota, Kecamatan Genteng, diikuti oleh puluhan perwakilan BPD dari desa wilayah Kabupaten Banyuwangi. (*)

Penulis: Joko PrasetyoEditor: HWI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *