Asosiasi BPD Banyuwangi Mengusulkan Pilkades Serentak Dilaksanakan pada Rabu Wage 25 Oktober 2023

  • Bagikan
Rudi Hartono Latif, Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. (Foto: dok Berita9)

Oleh: Rudi Hartono Latif, Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi.

BERITA9, BANYUWANGI – Asosiasi BPD Banyuwangi mengusulkan agar Bupati Banyuwangi segera menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk 51 Desa, agar ada kepastian bagi Warga Negara Indonesia yang bermaksud mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Kepastian tersebut juga akan lebih memudahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mempersiapkannya, khususnya tentang ketersediaan Anggaran dalam APBDes maupun pembentukan Panitia Pilkades di Desa masing-masing.

Sebelumnya, Asosiasi BPD Banyuwangi menyampaikan wacana kemungkinan pelaksanaan Pilkades Serentak untuk 51 Kepala Desa yang habis masa jabatannya pada 11 Desember 2023, yaitu pada akhir bulan September 2023 atau bisa dilaksanakan setelah Pemilu dan Pilkada yaitu Tahun 2025. Hal ini dikarenakan adanya wacana moratorium Pilkades sejak awal bulan Oktober 2023 oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada tanggal 14 Januari 2023, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.5.5/244/SJ perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota itu menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah.

Melalui regulasi turunan dari UU Desa termaksud, penyerentakan pelaksanaan Pilkades ini dinyatakan bisa dilaksanakan secara serentak satu kali pada hari dan tanggal yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten/Kota, atau dapat dilaksanakan paling banyak dalam tiga gelombang dengan pertimbangan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Selain menyampaikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Surat Edaran yang diterbitkan dengan mempertimbangkan dukungan situasi yang kondusif untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang tahapan dan jadwal penyelenggaraannya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ini, juga menyampaikan bahwa Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak 1 November 2023 Bupati/Wali Kota tidak diperkenankan menyelenggarakan Pilkades, hingga selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran ini, Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi mengusulkan kepada Bupati Banyuwangi agar segera menetapkan tanggal pelaksanaan Pilkades Serentak untuk gelombang 51 Desa. Adapun tanggal yang diusulkan adalah pada hari Rabu, 25 Oktober 2023. Pertimbangannya adalah agar Panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD memiliki waktu yang cukup untuk mengatur jadwal dan tahapannya. Bukan di bulan September apalagi sebelum September 2023, yang tentu lebih pendek rentang waktunya.

Sebagai catatan, BPD pada bulan Juli 2023 yaitu enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, berkirim surat kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatannya. Setelah itu BPD membentuk Panitia Pilkades. Itu artinya Panitia Pilkades baru bisa dibentuk mulai bulan Juli 2023, untuk kemudian secara marathon melaksanakan teknis tahapan-tahapan Pilkades. Mengingat dinamika politik di Desa dan banyaknya tahapan yang harus dilaksanakan, Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi berharap Bupati menetapkan tanggal pelaksanaan Pilkades yang tidak terlalu pendek memberi rentang waktu untuk pelaksanaan seluruh tahapan-tahapannya, agar Pilkades menjadi pesta demokrasi yang baik. Bukan terburu-buru asalkan ada coblosan, namun kurang berkualitas lantaran kurang cukupnya waktu untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Kualitas penyelenggaraan Pilkades pada setiap tahapannya, adalah juga diharapkan mampu menghantarkan terpilihnya Kepala Desa yang berkualitas.

Hari Rabu Wage Tanggal 25 Oktober 2023 adalah tanggal yang menurut Asosiasi BPD Banyuwangi sangat tepat. Atau jikapun tidak di tanggal 25, diharapkan tetap dilaksanakan di bulan Oktober 2023. Tidak perlu Pilkades diundur pelaksanaannya di Tahun 2025, karena adanya pembatasan moratorium.

Selanjutnya Asosiasi BPD Banyuwangi menyeru kepada BPD di 51 Desa yang akan melaksanakan Pilkades, agar sabar menunggu keputusan Bupati Banyuwangi, dan jika nantinya sudah ditetapkan agar bisa merespon dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya tentang Pilkades.(*)

  • Bagikan