oleh

Arupa Terjun Dampingi Masalah Agraria & Perhutanan Sosial di Banyuwangi

BERITA9, BANYUWANGI – Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) dengan dukungan Dedicated Grant Mechanism Indonesia (DGM-I) dan Samdhana Institute mendampingi desa-desa di Banyuwangi soal adanya problem reforma agraria dan perhutanan sosial. 

Ketua Badan pengurus ARuPA, Totok Dwiantoro mengatakan, ARuPA sebenarnya mencoba menfasilitasi agar proses percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial khususnya di Banyuwangi konflik tenurial cepat mendapatkan jalan keluar.

Di Bumi Blambangan, reforma agraria, ARuPA telah selesai melakukan kajian di empat Desa, diantaranya; Desa Kedungasri, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Tanah Pusaka di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, dan Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore.

“Kita sudah petakan tipologi konflik atau sengketanya. Disana sudah ada pemukiman, lahan garapan sudah berlangsung lama di kawasan hutan,” kata Totok Dwiantoro saat acara Workshop Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, di Mirah Hotel, Banyuwangi.

Sekedar diketahui, sejak periode tahun 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Tujuan pelaksanaan program RAPS ini untuk menyelesaikan masalah ketimpangan, baik karena adanya konflik tenurial, kemiskinan, dan ekologis. Program tersebut merupakan program pembaruan agraria melalui legalisasi aset dan legalisasi akses. 

Salah satu wujud legalisasi aset yang ada pada sektor kehutanan, adalah program pelepasan kawasan hutan negara sedikitnya seluas 4,1 juta ha sebagai bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); kemudian KLHK mengalokasikan seluas kurang lebih 4,8 juta ha (SKNo.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017). 

Selain itu muncul juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang juga digunakan untuk memperkuat wujud legalisasi aset tersebut. 

Salah satu hal penting dalam Perpres itu adalah tentang perlunya pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada tiga level yaitu pusat, provinsi dan kabupaten. Adapun upaya pembentukan GTRA sudah dilakukan melalui surat dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada seluruh Gubernur dan diteruskan kepada Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.

“Kami berkontribusi memnyumbangkan gagasan mencarikan jalan keluar,” ucap Totok yang juga salah satu dosen fakultas Hukum Lingkungan Universitas Gajah Mada ini.
Di Banyuwangi sendiri sudah mempunyai gugus tugas yang sudah mendapatkan SK Bupati Banyuwangi dengan no. 188/298/KEP/429.011/2019 Tentang Gugus Tugas Reforma Agaria Kabupaten Banyuwangi. 

“Kebetulan awal 2019 lalu, Banyuwangi sudah membentuk gugus tugas reforma agraria. Ini salah satu konsekwensi atau tidak lanjut Perpers nomer 86 tahun 2018 tentang percepatan reforma agraria yang mempunyai posisi penting dan membantu jalan keluar problem. Posisi ini punya keterkaitan langsung RAPS dan digunakan salah satu untuk celah,” tegas Totok.

Tim GTRA ini mempunyai salah satu tugas pokok fungsi untuk melakukan koordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Identifikasi TORA, melaksanakan penataan akses, memfasilitasi sengketa dan konflik agraria, menyusun laporan Reforma Agraria, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan asset di tingkat kabupaten, dan lain sebagainya.

Akan tetapi pelaksanaan percepatan RAPS selama ini masih mengalami banyak kendala, sehingga pencapaian Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial belum sesuai harapan. Hal itu disebabkan karena ada persoalan yang terjadi, seperti terkait dengan problem kelembagaan, sinergitas antar gugus tugas, pendanaan dan persoalan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komitmen dan kerja bersama antar para pihak serta perlu mengharmonisasikan peraturan pelaksanaan yang telah ada dalam rangka membangun sinergitas dan mengantisipasi adanya konflik horizontal antar Kementerian/Lembaga, penegak hukum, swasta dan masyarakat. 

“Harapan kita adalah, dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria dengan memakai SK Bupati 188 tahun 2019 bisa efektif untuk memfasiltasi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan,” pungkas Totok. (red)


Reporter: Haris.

loading...

News Feed