oleh

Warga Kembiritan Menjerit, Biaya PTSL Diduga Melambung

BERITA9, BANYUWANGI – Dugaan melambungnya biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjadi di Banyuwangi. Tepatnya, program PTSL tahun 2019 di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng.

Para, pemohon PTSL yang di dominan oleh kaum wong cilik mengeluh karena perangkat desa memungut biaya Rp 200 ribu hingga ada yang lebih per bidang tanah.

Tidak hanya ditarik dengan biaya segitu, bahkan ada yang lebih. Padahal, sesuai Surat Keputisan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya PTSL yang sah hanya Rp 150 ribu saja, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Baca Juga : Antisipasi Virus Corona, Polresta Banyuwangi Lakukan Penyemprotan Disinfektan Di TK Bhayangkari 36 Rogojampi

“Kita tidak bisa berbuat apa – apa dan juga tidak berani protes, karena kita sadar kalau kami hanya rakyat kecil. Takutnya kalau kami kebanyaan ngomong dan protes jadi salah,” kata  YK, warga setempat,  

Kepada wartawan, YK juga menyampaikan bahwa melambungnya penarikan biaya  PTSL tahun 2019 tersebut dilakukan oleh perangkat desa. yang dikordinatori oleh Ketua RT dan RW masing – masing wilayah.

YK, juga menyampaikan warga membayar Rp 150 ribu kemudian dimintai tambahan 50 ribu dengan dalih untuk biaya pengukuran. Bahkan, tidak itu saja, warga luar yang mempunyai tanah diwilayah Dusun Pandan, Desa Kembiritan, ada yang dipungut biaya Rp 300 hingga 600 Ribu perbidang tanah.

Baca Juga : Masih Pemetaan & Pendataan, Ribuan Warga Kalipait Tegaldlimo Sudah Bayar Biaya PTSL

“Warga luar yang punya tanah di Dusun Pandan, rata – rata dipungut biaya Rp 300 Ribu, hingga 600 Ribu mas,” ungkapnya.

Sementara Agus Wijaya, salah satu Ketua RT diwilayah Dusun Pandan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telefonya dirinya membenarkan jika warga dipungut biaya sebesar 200 ribu.

“Ya bener mas, warga dipungut biaya sebesar Rp 200 ribu, namun itu sudah menjadi kesepakatan warga. Untuk biaya PTSL 150 dan tambahan yang 50 Ribu untuk kebutuhan lingkungan, seperti perbaikan lampu jalan dan lain -lain,” teranganya.

Baca Juga : BPD Desa Parangharjo Mengaku Tidak Pernah Tahu Program PTSL 2020

Saat disinggung tentang pembayaran, Agus Wijaya, mengaku kalau warga bayarnya di desa semua. “Untuk PTSL warga semua bayarnya di desa,”akunya.

Sementara Kepala Desa (Kades) Kembiritan Sukamto mengatakan, dirinya membenarkan jika di desanya mengikuti Program PTSL tahun 2019 sebanyak 5056 bidang. Dan semenjak dirinya dilantik menjadi Kepala Desa sudah selesai 1.100 bidang dengan rincian 200 bidang pemerintah lama, dan  900 bidang pemerintah baru dengan rincian tahap pertama 428 bidang dan 472 untuk tahap kedua.

“Bener mas desa kami ikut program PTSL 5056 bidang tahun 2019, dan saat ini sudah selesai 1.100 bidang, pada era Pak Kades Suryadi, sudah selesai 200 bidang, dan diera kepemimpinan saya terselesaikan  900 bidang,” ujarnya. Selasa (17/3/2020).

Saat disinggung tentang dugaan melambungnya biaya PTSL di desanya Sukamto menyampaikan, kabar ini saya tidak mendengar, tapi progresnya kami harus menyelesaikan yang belum selesai,” cetusnya.

Selain itu Sukamto juga mengatakan, Program PTSL tahun 2019  ini bukan program kita, namun program pemerintah yang lama. Dan pada saat itu Panitianya adalah pelayanan, artinya Pemerintah Desa (Pemdes) waktu itu.

“Panitianya adalah pelayanan, karena warga mendaftar di desa. Menurutnya PTSL itu dikerjakan oleh Panitia atau Pokmas, dan Kades hanya bertugas untuk memonitoring saja dan tidak boleh didalamnya,”pungkasnya.

Dan atas fenomena ini, masyarakat Desa Kembiritan berharap aparat penegak hukum serta Saber Pungli untuk turun ke lapangan. Dengan begitu bisa diminimalisir terjadinya perbuatan melanggar hukum yang bisa mencoreng citra baik program PTSL di Banyuwangi. (Red)

Laporan:Joko Prasetyo

loading...

News Feed