Usir Wartawan di Balai Kota, Puluhan Jurnalis Boikot Ahok

BERITA9, JAKARTA – Insiden pengusiran wartawan yang terjadi pada Kamis (16/6) pagi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berbuntut panjang. Hari ini Jum’at (17/6) puluhan jurnalis menolak hadir di acara buka puasa yang dilaksanakan dirumah dinas Ahok.

Kesepakatan itu tercapai usai pertemuan sejumlah pengurus wartawan Koordinatoriat Balai Kota-DPRD. Mereka bersepakat, atas peristiwa itu, sejumlah awak media yang  biasa meliput berita di Balai Kota sepakat untuk tidak menghadiri undangan berbuka puasa bersama yang rencananya diadakan di rumah dinasnya.

Insiden pengusiran bermula ketika para awak media mewawancarai Ahok pada pagi hari. Dalam wawancara itu, Ahok menyebut dirinya adalah pejabat yang bersih dan berani membuktikan harta terbalik.

Pernyataan Ahok itu lalu menimbulkan pertanyaan lain dari salah satu wartawan media online, “Berarti tidak ada pejabat yang sehebat bapak?”

Namun, Ahok mengganggap pertanyaan itu sebagai bentuk adu domba. Dia menilai sang wartawan itu menuduhnya tidak jujur. Seperti biasa, Ahok mengancam sang wartawan itu tak boleh lagi mewawancarainya bahkan masuk ke Balai Kota.

“Anda dari koran mana? Makanya lain kali enggak usah masuk sini lagi, enggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga enggak usah menekan saya dengan media, saya enggak pernah takut,” kata Ahok di hadapan awak media di Balai Kota.

Setelah kejadian tersebut, Ahok kembali menegaskan kepada awak media bahwa dirinya tak memiliki kewajiban untuk menjawab seluruh pertanyaan awak media.

Ketua Koordinator Wartawan Balai Kota-DPRD Ahmad Zubair menyebut sikap Ahok terhadap sang wartawan merupakan efek bola salju. Karena sepengetahuan Ahmad, ini bukan kali pertama Ahok melakukan tindakan yang mengecewakan kepada awak media.

“Dalam beberapa kejadian, Ahok terlihat sangat tidak menghargai teman-teman yg sedang meliput berita, terutama di Balai Kota. Kejadian ini bisa dibilang ledakannya,” kata Ahmad di Balai Kota.

Semestinya, ujar Ahmad, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan awak media harus terjalin komunikasi yang harmonis. Ahmad menilai komunikasi yang dibangun Ahok masih sepihak.

“Artinya, teman-teman dipaksa, dalam tanda kutip untuk melakukan apa yang dia (Ahok) mau. Sementara dia tak peduli dengan kondisi teman-teman,” tutur Ahmad.