UI Paparkan Potensi Pengenaan Pajak Karbon Untuk Kas Negara

  • Bagikan

BERITA9, JAKARTA – Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (Tax Centre UI) mengadakan paparan publik mengenai potensi pengenaan pajak karbon sebagai salah satu komponen pendukung pembiayaan transisi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.  

Sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim di tingkat nasional, beberapa kementerian/lembaga terkait sedang mempersiapkan penerapan carbon pricing atau nilai ekonomi karbon. Kebijakan ini pada dasarnya memberikan nilai pada karbon sebagai upaya untuk menginternalisasi eksternalitas/dampak negatif emisi GRK. 

Dengan demikian, carbon pricing diharapkan dapat menegakkan keadilan iklim dengan menempatkan cost dari eksternalitas yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang meng-emisi atau dikenal dengan polluters pay principle.

Dengan dimasukkannya prinsip tersebut ke dalam Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang sedang dibahas saat ini, diharapkan akan menjadi landasan untuk penerapan carbon pricing, yang secara umum diketahui meliputi dua jenis mekanisme, yaitu perdagangan karbon dan pajak karbon.

Baca Juga:

“Komitmen Indonesia meratifikasi Paris Agreement adalah hal yang tak bisa ditawar sebagai pedoman dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim melalui kebijakan dan tata kelola lingkungan yang berdaya lanjut.  Pajak Karbon dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan berbagai aspek, antara lain kejelasan roadmap tunggal penurunan emisi, konsolidasi kebijakan/regulasi, serta waktu yang tepat seiring pemulihan ekonomi dan transisi sektor usaha,”

“Pemerintah berupaya mencari jalan tengah untuk mendesain kebijakan yang mendukung penurunan emisi karbon dengan tetap memperhitungkan dampaknya pada ekonomi masyarakat,” ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.

Dr. Dian Lestari, Direktur Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan juga mempertegas bahwa pajak karbon adalah sebuah keniscayaan sebagai salah satu opsi pembiayaan fiskal untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang sudah ada di depan mata dengan dampak kerusakan lingkungan, turunnya kualitas kehidupan, timbulnya kerawanan pangan, serta dampak ikutan sosial dan ekonomi yang sangat besar di Indonesia. 

Sementara itu, Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si, M.M, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI mengatakan bahwa persiapan-persiapan yang matang juga menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan kebijakan baru di bidang pajak karbon, seperti kajian akademis, tahapan  prosedural, serta yang paling penting adalah dukungan parlemen dan publik pada akhirnya.

Baca Juga:

Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Ekonomi, Bappenas menambahkan: “Transformasi ekonomi hijau yang sedang dipersiapkan oleh Bappenas adalah salah satu bentuk strategi taktis dan praktis jangka menengah dan panjang atas kondisi perubahan iklim dan pandemi Covid-19 – salah satunya adalah mendorong penciptaan lapangan pekerjaan di sektor hijau.  Dukungan insentif perpajakan dan pengenaan pajak karbon dapat membantu hal tersebut.”

Dr. Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas juga mengatakan: “Implementasi pajak karbon memerlukan instrumen kebijakan lain dalam konteks nilai ekonomi karbon sehingga terintegrasi dan tidak terpisah dari kebijakan pembangunan rendah karbon.” 

Sebagai langkah awal civitas akademi UI Tax Centre FIA UI telah melakukan kajian yang berlangsung selama lebih dari satu semester dengan fokus pada analisis kebijakan pajak karbon pada sistem perpajakan, analisis kebijakan pungutan karbon dan sistem pungutan di Indonesia, yang meliputi kebijakan pajak pungutan pusat dan pajak retribusi daerah.  Selain itu, di eksplorasi potensi dampak-dampak yang mungkin akan dirasakan (sosial, ekonomi, dan lingkungan) secara komprehensif. 

Baca Juga :

Kegiatan di atas diharapkan dapat menjadi momentum bergulirnya masukan dan aspirasi dari publik yang meliputi berbagai sektor agar penerapan dan pelaksanaan pajak karbon dapat berjalan dengan baik dan mendukung terlaksananya ekonomi hijau. (red)

loading...
  • Bagikan