BERITA9, JAKARTA – Terungkapnya praktek korupsi yang dilakukan pejabat daerah dikarenakan rendahnya kesadaran para pejabat daerah menjaga amanah rakyat. Untuk itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sesegera mungkin membuka kantor perwakilan disetiap provinsi diseluruh Indonesia, agar meminimalisir kebocoran uang negara.
Pakar otonomi daerah LIPI, Syarif Hidayat mengatakan, perilaku koruptif para anggota legislatif dan eksekutif di pusat dan daerah sama saja. Penyebab utama perilaku korupsi itu berkaitan erat dengan biaya yang dikeluarkan saat pemilihan kepada daerah (pilkada).
“Pilkada sarat dengan transaksional. Membeli suara perlu modal besar. Makanya, begitu duduk menjadi kepala daerah atau anggota DPRD langsung korupsi,” kata Syarif di Jakarta Jumat (11/8) pagi. Dia tak heran terhadap maraknya korupsi yang terjadi saat ini. Partai politik sebagai pengusung atau pendukung juga dinilai berkontribusi pada kepala daerah untuk korupsi.
Di negara-negara yang demokrasinya sudah berjalan baik, kata Syarif, calon kepala daerah tak perlu lagi mengeluarkan dana besar untuk maju dalam pemilihan. Bahkan, di negara demokrasi yang sudah mapan tidak perlu modal apa pun. Untuk memberantas korupsi secara masif, Syarif menyarankan pemerintah segera memperluas area kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di setiap daerah. Dengan begitu, para penyelenggara negara di daerah takut melakukan korupsi.
“Langkah yang perlu dilakukan segera memfungsikan kantor cabang KPK di daerah. KPK terbukti dan nyata hasil kerjanya. KPK harus diperkuat di daerah. Kalau Tim Saber Pungli yang ada saat ini tidak efektif,” ujarnya. (red)
