oleh

Soal Somasi Normalisasi Ilegal Dam Takir, AAMBI Ancam Serbu Markas Pemuda Pancasila Banyuwangi

BERITA9, BANYUWANGI – Asosiasi Armada Material Banyuwangi (AAMBI), melalui Dewan Pembina, Ridwan, mengancam akan menyerbu markas Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Banyuwangi. 

Mereka marah lantaran ormas loreng oranye mengirim somasi terhadap praktik normalisasi sungai ilegal di Dam Takir, Desa Balak, Kecamatan Songgon.

Kampanye BERITA9 #KitaLawanCovid19 #KitaLawanCorona

“Ratusan sopir dumptruk se Banyuwangi, sudah siap, tinggal saya komando, semua akan menyerbu kesini,” ucap Ridwan, Selasa (28/4/2020).

Baca Juga : Meski Sudah Ditutup Satpol PP, Normalisasi Sungai Dam Takir Desa Balak Tetap Beroprasi

Mendengar pernyataan tersebut, Wakil Ketua MPC PP Banyuwangi, Halili, langsung muntab. Sebagai ormas nasional yang sedang menjalankan fungsi kontrol, dia mempersilahkan AAMBI, jika ingin menyerbu markas MPC PP Banyuwangi, di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah.

“Silahkan jika mau menyerbu kami, kami tidak takut!. Kami bergerak sesuai aturan dan Undang-Undang, jika AAMBI mau membekingi normalisasi ilegal yang disitu ternyata armada AAMBI adalah penadahnya, silahkan serbu kami!,” lantang Halili.

Rencana penyerbuan tersebut disampaikan Ridwan, saat mendatangi markas MPC PP Banyuwangi. Dia hadir bersama Ketua AAMBI, Zainuri, beserta sejumlah perwakilan anggota.

Baca Juga : TKD Desa Tambong Banyuwangi, Diduga Di Sewakan Secara Sepihak

Kepada Ketua MPC PP Banyuwangi, Zamroni, beserta jajaran, Pembina AAMBI mengaku keberatan terhadap somasi yang dilayangkan PP kepada Kepala Desa (Kades) Balak, Cahya Kurnia Samanhudi, alias Yayak. Yakni somasi terkait praktik normalisasi sungai ilegal dengan menggunakan mesin penyedot pasir di Dam Takir, Desa Balak.

Dalam normalisasi tersebut, material pasir hasil penyedotan yang seharusnya milik pemerintah diperjual belikan. Dan armada dumptruk anggota AAMBI, adalah pembeli material curian tersebut.

“Jangan bicara legal atau ilegal, material pasir se Banyuwangi, hampir semuanya ilegal, tapi gara-gara somasi PP, normalisasi di Dam Takir ditutup dan armada kami tidak bisa bekerja. Dan pasir itu kebutuhan masyarakat,” katanya.

Baca Juga : Hari Pertama PSBB, Sidoarjo-Surabaya Macet Parah

Dihadapan jajaran MPC PP Banyuwangi, Ridwan juga menyampaikan bahwa dalam praktik normalisasi sungai ilegal di Dam Takir, yang berperan sebagai checker,atau kasir jual beli material pasir milik pemerintah merupakan anggota AAMBI.

“Kami minta PP sekarang telepon Kades Balak, agar menjalankan kembali penyedotan pasir,” cetus Ridwan.

Disebutkan, dasar sikap ngotot AAMBI adalah tingginya kebutuhan material pasir untuk pembangunan di Banyuwangi. Serta kebutuhan hidup para sopir armada dumptruk yang bergantung pada keberadaan material pasir.

Jadi terkait legalitas material pasir dan prosedur hukum, dia minta untuk dikesampingkan. Karena menurutnya, jual beli material pasir di Banyuwangi, hampir semuanya ilegal.

Baca Juga : Kasus Covid-19 di Dunia Tembus 3 Juta Orang Positif

Menanggapi ancaman, Ketua MPC PP Banyuwangi, Zamroni SH, mempersilahkan AAMBI jika ingin menyerbu. Menurutnya, somasi yang dikirim terkait praktik normalisasi sungai ilegal di Dam Takir, Desa Balak, sudah sesuai fungsi kontrol yang melekat pada AD ART ormas loreng oranye.

“Kita sudah klarifikasi ke Dinas PU Pengairan Banyuwangi, dan disitu ditegaskan bahwa normalisasi sungai di Dam Takir, ilegal. Dan material pasir adalah milik pemerintah, jika diperjual belikan, itu pidana murni,” katanya.

Dewan Pembina MPC PP Banyuwangi, Agus Setiyono menambahkan, pihaknya mendorong penegakan supremasi hokum terhadap semua pihak yang diduga terlibat, termasuk pada armada dumptruk yang menjadi pembeli material curian.

Baca Juga : Gunawan : Saya Maju Lagi Karena Diminta Warga Banyuwangi

“Kades Balak, pelaku normalisasi, pelaku penjualan material pasir, hingga armada pembeli material pasir yang dalam hal ini ternyata dari AAMBI, segera kami laporkan ke pihak kepolisian,” tegasnya.

Rencana, laporan akan dilakukan di Polresta Banyuwangi dan Polda Jatim. Termasuk ke Kabid Propam Polda Jatim, karena keberanian AAMBI melakukan ancaman disinyalir berkaitan keberadaan beking aparat. (red)

Laporan: Joko Prasetyo/ Ahmad Sahroni

loading...

News Feed