Bismillaahiirahmaaniirahiim
‘’Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’’. (Q.S. An-Nisa’4;59).
BERITA9, JAKARTA – Imam Al-Mawardi di dalam kitab tafsirnya mengartikan kalimat ‘’ulul amri’’ bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Ini merupakan pendapat Ibn Abbas, As-Sady, dan Abu Hurairah serta Ibn Zaid. Dalam konteks Pemerintahan demokratis DKI Jakarta Ulil Amri dapat bermakna seorang Gubernur.
Dari teks suci Al Qur’an surah An-Nissa 59 dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat mengapresiasi dan menempatkan betapa pentingnya peranan kepemimpinan (Ulil Amri atau umara) dalam kehidupan masyarakat. Sebab Ulil Amri/Pemimpin itu menurut Rasulullah SAW adalah berfungsi untuk menjaga agama Islam dan mengelola kehidupan di dunia. Bahkan menurut Imam Al-Gazali, sebagaimana dikutip oleh Dr Ahmad Syalabi, menyatakan: ‘’sesungguhnya (ketertiban) dunia, keamanan jiwa dan harta benda tidak akan berjalan dengan teratur kecuali dengan adanya penguasa/Pemimpin yang ditaati.
Dan hal ini sebagaimana yang disaksikan atas kejadian berbagai fitnah, dikarenakan kematian para penguasa/pemimpin. Jika kekosongan pemimpin berkelanjutan dan tidak disegerakan mengangkat pemimpin baru yang ditaati, pastilah akan menimbulkan huru-hara, penggunaan pedang menjadi hal yang biasa dalam menyelesaiakan perkara atau urusan. selanjutnya bencana kelaparan pun tak bisa di elakan’’. Hal ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist terhadap pentingnya seorang Pemimpin; “Situuna sanatan ma’a imaamim jaa’irin aslahu min lailatin bilaa Sulthaanin. Enampuluh tahun di bawah pengusa yang zolim itu lebih baik dari pada satu malam tanpa penguasa”
Memang tidak ada perintah Allah SWT dalam teks suci Al Qur’an untuk membentuk Negara, pemerintahan maupun penguasa. Namun dari ayat 59 surah An Nissa terkandung kata Ulil Amri yang bermakna Umarah dalam konotasi pemimpin masalah kedunia-an yang harus kita semua mentaati nya.
Begitu juga halnya, Allah dan Rasul-Nya secara spesifik tidak menentukan sistim pemerintahan yang harus di gunakan dalam menyenggarakan negara bagi Umat-Nya.
“..Antum ‘alamu bi umuri duniyakum. Aturlah urusan duniamu, sesungguh nya engkau lebih tahu urusan dunia-mu…” demikian isyarat dari Rasul.
Sedang kan Allah SWT telah menggariskan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam teks suci Al Qur’an Surah Al Imron 159 yang artinya “..dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian jika kamu telah membulatkan tekad, bertawakal lah kepada Allah..” dari Ayat ini secara empiric Islam sangat dekat dengan sistem demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Demokrasi; Menurut C.F Strong. Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Lebih dari itu, Islam selalu mengajarkan ketika mengambil keputusan politik dan kebijakan publik yang menyangkut masalah kedunia-an termasuk di dalamnya memilih pemimpin selalu dengan bermusyawarah.
Rasulullah SAW bersabda: ‘’ Bahwa apabila ada tiga orang dalam perjalanan hendaklah mereka menjadikan salah seorangnya sebagai pemimpin’’.(HR. Abu Dawud) Lagi Sabda Nabi SAW ‘’Tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu kawasan di bumi, kecuali mereka harus menjadikan salah seorang diantaranya sebagai pemimpin’’. (Ahmad). Kedua sabda Muhammad Rasulullah SAW menempatkan betapa pentingnya peranan kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain bahwa Islam menempatkan masalah Pemimpin dan Musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting.
Lantaran itu terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan aman, damai dan demokratis merupakan, harapan dan sumbangan Umat Islam sebagai warga Mayarakat terbesar di Jakarta. Logika politik-nya siapa pun yang menjadi pemimpin atau Gubernur DKI Jakarta, dengan sistem demokrasi dimana rakyat memilih langsung.
Maka Gubernur terpilih harus mengakomodasi kepentingan dan suara umat islam sebagai mayoritas pemilih. perihal ini sangat terkait dengan suatu prinsip klasik dari pemerintahan demokrasi, yaitu prinsip majority rule atau pemerintahan oleh mayoritas. Disisi lain Umat Islam sangat meyakini bahwa Fungsi Pemimpin/Gubernur untuk menjaga Agama dan mengelola kehidupan di dunia. Dan Harus di taati. (redaksi)
