oleh

Tok, Pemerintah Tolak Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang

BERITA9, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengumumkan menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang mendapuk Moeldoko sebagai ketua umumnya.

Hal itu disampaikan langsung oleh oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

“Bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak ” ujar Yasonna dalam keterangannya.

Kata Yasonna, kepengurusan versi KLB tidak mampu menunjukkan surat mandat dari ketua DPD dan DPC perihal pengadaan KLB. Dalam mengambil keputusan, kata Yasonna, pemerintah berpegangan pada pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

Baca Juga : DPC Loyal dan Setia ke Partai Demokrat Pimpinan AHY

Sebelumnya, Kemenkumham mengonfirmasi telah menerima dokumen hasil KLB Partai Demorkat pada Senin (16/3/2021) lalu atau dua pekan pasca KLB tersebut digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, dokumen itu berisi susunan kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Setelahnya, Yasonna kembali mengumumkan bahwa pemerintah meminta kubu Moeldoko melengkapi berkas. Yasonna menyebut pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang karena sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham.

“Hari Jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya, diberikan waktu, karena kami kan punya waktu 7 hari, maka kita beri waktu. Mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kami, kita lihat lagi,” ujar Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021).

Baca Juga : Pakar Hukum: Gugatan Marzuki Ali ke Pengadilan, Bukti Dia Dipecat, KLB Tidak Sah

Demokrat hasil KLB sendiri kemudian resmi mengumumkan beberapa nama yang masuk jajaran kepengurusan pada Selasa (23/3/2021).

Dalam daftar tersebut, ada nama Marzuki Alie yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, lalu ada Jhoni Allen Marbun, didapuk menjadi sekretaris jenderal. Lalu Max Sopacua, yang kebagian kursi Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Nama lain yang kebagian kursi jabatan di Partai Demokrat versi KLB adalah Ahmad Yahya. Yahya didapuk sebagai Ketua Mahkamah Partai Demokrat.

Selain beberapa nama tersebut, ada nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat era Ketum Anas Urbaningrum (2010-2013) yang sebelumnya santer disebut akan masuk kepengurusan. Namun, Nazaruddin belum dikonfirmasi masuk kepengurusan.

Baca Juga : AHY Bantah Pecat 200 Ketua DPC, Herzaky; Jhony Marbun Asbun & Tebar Fitnah

“Bendahara tidak dijabat Nazaruddin,” Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, Kamis (25/3).

Dengan penolakan ini, Partai Demokrat secara resmi masih dipimpin Ketua Umum AHY hasil Kongres 2020, didampingi ayahnya SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. (red)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed