oleh

Menanti Gerak BPODT Percantik Danau Toba

Sejak tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia, membentuk Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sebagai badan koordinatif untuk mengembangkan kawasan pariwisata Danau Toba.

Langkah tersebut diartikan sebagai perhatian besar dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Maka itu,tentu ini harus diapresiasi positif oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara (Sumut). 

Menurut hasil pengamatan selama empat tahun bekerja, BPODT yang dibentuk Presien Republik Indonesia lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016, saat ini sedang melakukan pembangunan The Caldera Resort (TCR) di Kabupaten Toba.

Saya melihat, rencana ini tentunya mendukung program nasional pemerintah Republik Indonesia yang sudah mencanangkan kawansan Danau Toba sebagai objek pariwisata nasional.

Dalam perjalanan membangun TCR, BPODT, menurut saya, masih menemukan beberapa hambatan terkait pembebasan lahan terutama di Desa Sigapiton dan Pardamean Sibisa di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba.

Melalui tulisan saya ingin memotret beberapa hal terkait status Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang sudah diserahkan kepada BPODT. 

Pertama, terkait Sertifikat Hak Pengelolaan dan Peta Lokasi Lahan Zona Otoritatif BPODT, penelusuran saya menunjukkan bahwa, BPODT sudah mendapatkan landasan dalam Perpres No. 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Parawisata Danau Toba. Hak Pengelolaan dan Peta Lokasi lahan yang diberikan kepada BPODT telah ditetapkan dalam Pasal 2 (2) dari Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016:

(2) Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar, yang akan diberikan hak pengelolaannya kepada Badan Otorita Danau Toba yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Kedua, Lahan Zona Otoritatif BPODT adalah  kawasan hutan lindung yang sudah melalui proses perubahan peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diperkuat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018. Maka sejak 7 Juni 2018, BPODT berhak untuk:

a. Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan Pengembangan Wilayah Kawasan Parawisata Danau Toba; 

b. Memanfaatkan hasil kegiatan sehubungan dengan kegiatan Pengembangan Wilayah Kawasan Parawisata Danau Toba;

c. Melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan yang berlakupada areal pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang telah ditetapkan batas arealnya.

loading...

News Feed