Keppres 17/2022 Beredar,
Pseudo Akuntabilitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

  • Bagikan

BERITA9, JAKARTA – Setelah menjadi kontroversi dan tidak bisa diakses publik, Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, akhirnya beredar luas di tengah masyarakat.

Sebagaimana sebelumnya disampaikan, SETARA Institute menolak keras kehadiran Keppres dimaksud karena menjadi bagian dari pembakuan impunitas atas berbagai pelanggaran HAM, mengubur kebenaran peristiwa dan memutihkan sejumlah pelaku yang diduga aktor pelanggaran HAM berat.

Keppres ini bukanlah cara Jokowi mengambil tanggung jawab konstitusional dan kewajiban negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu tetapi berpura-pura bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu.

Baca Juga: 18 Tahun Munir Dibunuh, Komnas HAM Pilih Jalur Aman, Jokowi Gagal Paham

Keppres ini adalah pemutihan kolektif berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu sekaligus instrumen pembungkaman yang ditujukan untuk menghambat aspirasi korban dan publik dengan janji-janji rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban dan keluarganya.

Desain Keppres ini bukanlah cara yang diajarkan dalam disiplin hukum hak asasi
manusia atau praktik internasional terkait keadilan transisi (transitional justice)
atas pelanggaran HAM masa lalu.

Sebab, syarat utama penyelesaian non
yudisial haruslah didahului dengan upaya pengungkapan kebenaran, verifikasi
visibilitas penyelesaian secara hukum, dan dengan kerja yang tidak terburu-buru.

“Hal ini dipastikan tidak akan mungkin terjadi dan tidak mungkin bisa dilakukan
oleh Tim bentukan Jokowi ini,” kata Hendardi, Ketua Setara Institute dalam siaran pers yang diterima redaksi BERITA9, Rabu (21/9/2022).

Baca Juga: Setara : Jokowi Kukuhkan Impunitas dan Putihkan Pelaku Penggaran HAM

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Keppres tersebut telah ditandatangani
pada 16 Agustus 2022 dan umumkan saat Pidato Kenegaraan. Tetapi faktanya,
Keppres tersebut baru ditandatangani tanggal 26 Agustus 2022.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.