oleh

Jelang Pilbup Banyuwangi, Calon itu Kemauan Rakyat atau Elite Parpol?

BERITA9, JAKARTA – Konstalasi politik di Kabupaten Banyuwangi mulai terasa memanas. Semua itu dimulai saat elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada kontestasi Pilkada 9 Desember 2020 nanti.

Publik sudah tidak kaget saat nama Ipuk Festiandani disebut menjadi calon penguasa Bumi Blambangan. Isu nama istri Bupati Banyuwangi yang saat ini menjabat, Abdullah Azwar Anas, itu sudah menggema medio awal tahun ini.

Baca Juga : Teddy UT : Nyantri, Santri, Dawuh Poro Kiai

Dengan menguasai 12 kursi di DPRD, PDIP bisa secara mandiri mengusung calon bupati dan wakil bupati. Tapi nampaknya itu tidak terjadi. Partai banteng moncong putih itu secara masif melobi partai-partai yang memiliki kursi untuk bergabung.

Keinginan itu tentu wajar, setidaknya PDIP ingin memastikan calon yang mereka usung tidak mental alias keok saat laga nanti. Dan, sudah bisa ditebak arahnya, jika PDIP mampu merangkul partai lain, salah satu dari semisal PKB, PAN, Golkar, Demokrat, PPP, Hanura dan PKS, maka jalan meraih kursi kemenangan bisa terwujud.

Sementara itu, beberapa pengamat politik lokal menyebut, masuknya nama Ipuk hanyalah langkah Anas melanggengkan kekuasaanya yang telah dipegang selama satu dekade.

Baca Juga : Politisi Muda Banyuwangi, Antara Harapan dan Peluang

Dimata publik luas, Anas berhasil membawa Banyuwangi merajai kancah internasional dengan aneka rupa festival. Maka tak heran, kabupaten di ujung Pulau Jawa itu dijuluki kota sejuta festival. Tak sampai disitu, Anas juga mampu menjadikan Banyuwangi sebagai ‘sentra’ perubahan sebuah kabupaten.

Lantas bagaiamana dengan potret riil kinerja Anas dimata masyarakat Banyuwangi sendiri? (silakan tulis pendapat anda dikolom komentar, akan dipilih oleh redaksi 10 komentator paling bagus yang akan mendapat bingkisan menarik dari BERITA9)

Rekomendasi PDI Perjuangan yang mencalonkan Ipuk-Sugirah sebagai calon bupati Banyuwangi pada kontestasi Pilkada 2020 (Foto istimewa)

Oligarki Kekuasaan

Nama Ipuk Festiandani, Sugirah atau siapapun calon yang diusung oleh partai politik, benarkah keinginan murni masyarakat? Atau hanya akal-akalan elite partai politik yang menginginkan kelanggenang kekuasaan?

Pun, sebelum mengumumkan nama calon, pasti elite parpol mengatakan, bahwa calon yang dipilih telah melewati berbagai survei dan uji kelayakan. Benarkah itu?

Baca Juga : Reformasi 1998 Dibajak Oligarki Partai Politik

Cendikian muslim Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengatakan, usia 20 tahun reformasi sejak 1998 telah kehilangan ruhnya gegara dibajak oleh partai politik. Sedangkan partai dibajak oleh kepentingan oligarki partai itu sendiri.

“Sudah 20 tahun lebih, perjalanan reformasi ini. Tapi apa yang terjadi, malah banyak menimbulkan masalah baru. Ini perlu perbaikan bersama kedepan,” kata Cendikiawan Muslim Indonesia, Komaruddin Hidayat dalam diskusi daring dengan tema ‘Desain Penegakan Hukum yang Demokratis dan Berkeadilan’ di Jakarta, Ahad (5/7/2020).

Di sisi lain, lanjut Mas Komar, parpol tidak melahirkan politisi-politisi dengan gagasan-gagasan kenegarawaan yang cemerlang. “Karena keputusan partai dibajak oleh segelintir elit dalam partai,” ujarnya.

Baca Juga : Jelang Pilbup 2020 Demokrat & Golkar Banyuwangi Semakin Kompak

Senada dengan Mas Komar, pakar politik Margarito Kamis mengemukakan, pencalonan yang direkom partai politik, tidak sepenuhnya murni keinginan rakyat. Bahkan rakyat cenderung hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan semata.

“Siapa dekat dengan penguasa partai, maka jalan untuk keluarnya restu terbuka lebar, kalau tidak (dekat) ya wassalam,” ujar Margarito kepada tim liputan BERITA9 di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Edisi selanjutnya: Dinasti Politik: Mengukur Norma Kepatutan, Etika dan Nafsu Berkuasa

loading...

News Feed