Ini Lho Pernyataan Jubir Yusril Melihat Elite Partai Demokrat Yang Keluarkan Jurus ‘Dewa Mabuk’

  • Bagikan
Yusril Ihza Mahendra. (Foto dok BERITA9)

BERITA9, JAKARTA – Nyaris sepekan belakangan, nama politisi dan ahli hukum tata negera tanah air, Yusril Ihza Mahendra, kembali jadi trending topik di linimasa. Pokok pangkalnya bermula dari pengajuan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Yusril mengklaim jika pengajuan itu dilakukan atas penunjukan 4 orang anggota Partai Demokrat, melalui firma hukum miliknya.

Judicial review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020, dimana termohon adalah Menteri Hukum dan HAM.

Dalam risalah judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung itu, secara rinci dan terstruktur Yusril membangun argumen yang cukup koheren dan kokoh sesuai kecakapan pengetahuannya di bidang hukum.

Baca Juga: Pernyataan Ketua DPC Demokrat ini Menohok KSP Moeldoko

Bahkan dalam keterangan awal yang sudah beredar di berbagai media, Yusril telah menegaskan jika langkah hukum ini terbilang baru dalam dinamika hukum Indonesia.

Pertama-tama ia membangun argumen dengan menyodorkan pertanyaan fundamental ihwal pendirian sebuah partai; bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol, karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukan dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Kata Yusril dan Yuri melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi BERITA9.

Dari cara skeptisisme itu, lalu Yusril mulai mengemukakan pandangan hukumnya. Baginya ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Mahkamah Partai sebagai quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ARD. Begitu juga Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara.

Karena situasi kevakuman itulah, ia lalu menyusun kembali argumen yang dinilainya cukup meyakinkan. Apalagi kemudian ia menguatkan agrumennya dengan pandangan ahli hukum lainnya, seperti Dr. Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Ahli Hukum Tata Negara dan Konstitusi Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H.

Baca Juga: Partai Demokrat AHY Waspadai Kubu Moeldoko, Apa Lagi Nih?

Mereka, menurut Yusril sepakat jika pada hakikatnya harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukan dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak?.

“Sebab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang,” tegas Yusril.

loading...
  • Bagikan