Formappi Ragu Jaksa Agung Berani Realisasikan Hukuman Mati bagi Koruptor

  • Bagikan
lucius formappi
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. (Foto dok BERITA9)

BERITA9, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus merasa pesimis dengan keinginan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang akan menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Lucius juga tak terlalu yakin wacana itu dapat direalisasikan.

Bahkan Lucius mempertanyakan keberanian Jaksa Agung untuk melawan oligarki yang penuh dengan korupsi untuk merealisasikan wacana tersebut. Apalagi masih banyak kasus korupsi yang ‘mangkrak’ di tangan Kejaksaan Agung. 

“Kondisi ini didukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR terhadap Kejaksaan Agung hanyalah formalitas. Jadi tak mungkin terealisasi wacana hukuman mati koruptor tersebut,” kata Lucius kepada pewarta, di Jakarta, Jumat (3/12/2021). 

Ia menyebut dengan iklim korupsi yang sistematik di Indonesia, membuat gagasan hukuman mati tak akan mudah didukung elit parpol maupun DPR.  “Karena korupsi selalu dekat dengan elit maka tak mungkin mereka merancang hukuman berat bagi diri mereka sendiri,” katanya.

“Saya kira seperti itulah kinerja Komisi III DPR, lebih banyak formalitas saja terhadap kinerja kejaksaan itu. Saya kira mungkin Komisi III juga punya alasan karena kalau membicarakan kasus-kasus mangkrak itu jangan-jangan mereka juga justru dianggap mengintervensi,” katanya lagi.

Menurut Lucius, sehartusnya DPR bisa mengawasi dari sisi manajemen Kejaksaan, ketika membiarkan sebuah kasus tanpa kejelasan itu mestinya tugas DPR untuk mempertanyakan ke Kejaksaan. 

“Jadi saya kira memang tidak banyak yang bisa diharapkan dari Komisi III mendorong Kejaksaan Agung untuk memproses kasus-kasus yang mangkrak itu,” ujarnya.

Lucius menilai kinerja Kejaksaan Agung tidak maksimal, meskipun dalam kasus tertentu mendapatkan apresiasi karena inisiatifnya untuk menangani korupsi. 

“Tapi itu kemudian tidak bisa menutupi banyaknya kinerja Kejaksaan lain yang sampai sekarang itu tidak tuntas,” kata Lucius.

Ia mengatakan bahwa hal itu seharusnya menjadi acuan bagi DPR untuk lebih tegas lagi dalam mengawasi kinerja Kejaksaan Agung. Namun, menurutnya DPR yang diisi oleh berbagai kalangan, tak bebas dari kepentingan, sehingga tidak bisa tegas terhadap kinerja Kejaksaan.

“Walaupun kita tahu sendiri juga Komisi III tidak bebas kepentingan sama sekali terhadap kejaksaan. Karena kebanyakan dari mereka adalah pengacara dan lain sebagainya, jadi kemungkinan konflik kepentingan itu yang membuat kemudian fungsi pengawasan Komisi III terhadap kejaksaan juga tidak terlalu bisa tegas seperti yang diharapkan,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan