oleh

Egoisme Dibalik Simbol Agama

Kata “agama” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “tradisi”. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti “mengikat kembali”. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Guna memenuhi unsur mengikat diri kepada Tuhan tentunya diikuti dengan pemahaman terhadap kitab suci yang menyertai kehadiran agama itu sendiri. Tinggal persoalannya kembali kepada diri masing-masing tentang tata cara memahami kitab suci itu.

Kembali ke persoalan agama. Saat Indonesia berada di penghujung era kemerdekaan, founding father kita merumuskan konsep dasar negara ini. Melalui perdebatan panjang disepakati bahwa dasar negara ini adalah Pancasila. Kita pasti tahu seperti apa isi dari lima sila yang ada di dalamnya.

Di era Orde Baru, seluruh elemen bangsa ini dicekoki habis tentang Pancasila tanpa bisa tawar-tawar dan sebagai anak bangsa, tentunya kita menerima itu sebagai konsekuensi tinggal di Indonesia. Tetapi bukan hanya itu, Pancasila memiliki nilai filosofi yang tinggi dalam harmonisasi berkehidupan.

Setelah perjalanan panjang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, saat ini disadari atau tidak, ada segelintir orang yang berniat mengganti Pancasila dengan asas yang lain sebagai dasar negara.

Isu penegakan Syariat Islam

Mengutip artikel yang diterbitkan Harian Seputar indonesia, di kala masih berstatus sebagai Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Mahmud MD (Ketua MK) menulis pengalamannya saat didatangi sekelompok massa yang mengaku sebagai tokoh Islam.

Mahfud menulis: “Pada awal Juni 2001, ketika ketegangan politik antara almarhum Presiden Abdurrahman Wahid dan MPR/DPR sedang memuncak, saya diminta beberapa “tokoh militan” Islam untuk mempertemukan mereka dengan Presiden. Seperti diketahui, pada saat itu Gus Dur mengancam akan membubarkan MPR/DPR dengan Dekrit karena dua lembaga itu telah melanggar konstitusi, sedangkan partai-partai politik, melalui MPR, mengancam akan melengserkan Gus Dur karena dianggap melanggar TAP MPR.”

Sebagai Menteri Pertahanan, saat itu saya dianggap sangat dekat dan bisa berperan meminta Presiden menerima tokoh-tokoh militan itu. Ketika saya tanyakan kepada mereka, apa yang akan mereka sampaikan kepada Presiden, saya kaget dan agak bergidik karena mereka menjawab akan membela dan mempertahankan Gus Dur sebagai Presiden, asal Gus Dur mau mengeluarkan Dekrit Presiden tentang pemberlakuan syariat Islam di seluruh Indonesia. Dalam tafsiran saya, mereka ingin menggunakan tangan presiden yang ketika itu sedang terjepit untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Mereka mengatakan, jika Gus Dur mendekritkan berlakunya syariat Islam, maka berjuta-juta orang Islam akan datang ke Jakarta untuk membela Gus Dur, termasuk menghadapi tentara dan polisi jika mereka tak mau melaksanakan Dekrit Kepala Negara itu. Kata mereka, Gus Dur tak perlu mengeluarkan dekrit pembubaran MPR dan DPR, tetapi langsung saja mendekritkan berlakunya syariat Islam agar dukungan umat Islam kuat baginya.

Saya menolak permintaan mereka dengan mengatakan bahwa presiden tidak tertarik dengan usul itu, padahal saya belum menyampaikan keinginan bertemu dan usul mereka kepada Presiden.

Reaksi Gus Dur

“Ketika saya menyampaikan masalah itu kepada presiden dengan penjelasan seakan-akan saya belum menolak keinginan mereka, ternyata jawaban Gus Dur membuat saya plong. Gus Dur meminta agar saya tidak menghiraukan mereka. Kata Gus Dur, jika MPR tetap melanggar konstitusi dalam memperlakukan Presiden, MPR tetap dibubarkan, tetapi dirinya tak akan pernah mengeluarkan Dekrit untuk memberlakukan syariat Islam.

”Saya akan mempertahankan jabatan presiden sebagai hak konstitusi saya; lihat saja nanti presiden atau MPR yang jatuh. Tetapi saya tak akan pernah mendekritkan syariat Islam karena hal itu bertentangan dengan apa yang saya perjuangkan selama puluhan tahun, yakni mempertahankan Indonesia memiliki dasar Pancasila, bukan negara agama,” demikian Gus Dur menyatakan kepada Menteri Pertahanannya.

Menurut Gus Dur, sikap finalnya tentang negara berdasarkan Pancasila itu merupakan harga mati yang menjadi pandangan Nahdhatul Ulama (NU), berdasarkan ijtihad para ulama yang membidani dan membesarkan Ormas Islam terbesar itu yang selalu ditegaskan setiap muktamar NU.

Bahwa pandangan itu…….

loading...

News Feed