oleh

DPD RI Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

BERITA9, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Terang Narang mendesak pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, karena akan banyak pengaruh negatifnya ketimbang asas manfaat yang didapat.

”Pilkada wajib ditunda, kesehatan masyarakat wajib didahulukan ketimbang urusan politik,” kata Teras Narang saat berbincang dengan BERITA9 melalui saluran telepon, Jumát (25/9/2020)

Desakan penundaan itu bukan keinginan anggota DPD, tetapi berdasarkan permintaan masyarakat yang disampaikan kepada DPD.

“Kita itu melakukan semacam apa jajak pendapat lah ya, apakah tepat nih kalau diadakan karena pandemic covid-19 semakin menggila, belum lagi nanti yang namanya gelombang kedua, gelombang pertamanya itu belum tahu kapan berakhirnya,”kata Teras.

Dengan pemikiran seperti itu, lanjut Teras, akhirnya DPD mengusulkan agar tidak dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Dtunda hingga pandemic mereda.

“Oke berapa lama? Ada berita bahwa kita akan memperoleh vaksin dan diperkirakan akan dikeluarkan sekitar bulan Januari, artinya kalau ditunda sampai Mei 2021, situasi covid ini sudah semakin baik karena sudah ada vaksin dan obatnya (korona),” tandas mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu.

Terang Narang berkata, saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan KPU Pusat, menyodorkan aspirasi rakyat yang dihimpun oleh anggota DPD dari seluruh Indonesia, bahwa Pilkada 2020 harus ditunda, karena akan mengancam nyawa rakyat terpapar virus covid-19.

Jikapun harus tetap dilaksanakan, maka pemerintah dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah harus memetakan 9 provinsi dan 261 kabupaten kota di peta kan, mana yang zona hitam, zona merah, zona kuning dan zona hijau.  

Dari pemetaan itu, lanjut Teras Narang, bisa dipilah dan dipilih, mana daerah yang berdasarkan zona bisa menyelenggarakan Pilkada dan mana yang ditunda.

“Mungkin kita nggak bisa sekaligus 270 (daerah) mungkin bisanya 100 (daerah), maka tinggal dirubah saja PKPU nya,” ucapnya.

Terkait masa jabatan, kata Teras Narang, bukan persoalan sulit. Dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, tidak semua masa jabatannya berakhir pada tahun ini.

Khusus gubernur di 9 provinsi, masa jabatannya ada yang berakhir dibulan Mei bahkan ada dibulan Agustus 2021. Nah Pemerintah pusat tinggal menunjuk pelaksana tugas gubernur. Jadi roda pemerintahan tidak terganggu. Tetapi bagi yang 261 kota dan kabupaten, itu bukan urusan pusat, tapi itu urusan provinsi.

“Saya bilang, ini pengalaman saya, malahan itu kebanggaan bagi daerahnya karena ada putra daerah, apa itu kepala dinas atau kepala badannya bisa jadi pejabat bupati atau walikot,” tandasnya. (red)

loading...

News Feed