oleh

Dinasti Politik: Mengukur Norma Kepatutan, Etika dan Nafsu Berkuasa

BERITA9, JAKARTA – Perdebatan tentang dinasti politik atau politik dinasti yang melanda negeri ini, telah menguras energi anak bangsa sejak 2013 lalu.

Saat itu, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan, meskipun undang-undang tidak melarang orang yang memiliki hubungan kekerabatan menduduki jabatan di daerah, ada batasan norma kepatutan. Norma kepatutan itu hanya berlaku dalam lingkungan orang-orang beradab.

Pemerintahan SBY berhasil meyakinkan DPR sehingga lahirlah syarat calon kepala daerah di Pasal 13 huruf q Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yaitu ‘tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana’. Itulah kali pertama sejarah pelarangan dinasti politik di negeri ini masuk undang-undang.

Baca Juga : Politisi Muda Banyuwangi, Antara Harapan dan Peluang

Dalam penjelasan huruf q disebutkan yang dimaksud dengan ‘tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana’ ialah tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Undang-Undang 22 Tahun 2014 mendapat penolakan masyarakat. Itu ditolak karena kepala daerah dipilih DPRD.

Presiden SBY pun mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pada 2 Oktober 2014, kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Perppu SBY itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di situ semakin jelas pengaturan larangan politik dinasti.

Pasal 7 huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan syarat ‘tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana’. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘tidak memiliki konflik kepentingan’, antara lain, tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Cuman sayang, peraturan itu dikandaskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan dinasti politik. Maka tak heran, dinasti politik bisa bebas melenggang hingga sekarang.

Kini, Presiden Jokowi memajukan rancangan undang-undang untuk mengerem laju dinasti politik yang mulai terasa kembali di republik ini.

Baca Juga : Teddy UT : Nyantri, Santri, Dawuh Poro Kiai

Melalui, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah menuangkan norma kepatutan menjadi norma hukum di Rancangan Undang-Undang Pilkada yang saat ini dibahas DPR.

Norma hukum yang diusulkan Kemendagri ialah pelarangan calon kepala daerah mempunyai ikatan kekerabatan dengan petahana, kecuali ada jarak waktu minimal satu masa jabatan.

loading...

News Feed