oleh

Pemerintah Diminta Mulai Siapkan Kebijakan Usai Pandemi Covid-19

BERITA9, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik, Cecep Darmawan meminta pemerintah mulai menyiapkan kebijakan yang tepat guna menyelamatkan kondisi Indonesia pascapandemi Covid-19. Pasalnya, gegara pandemi, banyak sektor ekonomi yang terdampak.

“Dampak ekonomi secara global, saya memperkirakan akan menimbulkan krisis ekonomi. Tapi seperti apa, saya kira ahli ekonomi yang bisa menjelaskan,” jelas Cecep Darmawan, Sabtu (18/4/2020).

Kampanye BERITA9 melawan virus covid-19

Menurut Cecep, pemerintah harus fokus untuk menyiapkan kebijakan yang berfokus pada sektor prekonomian. Itu karena pandemi Covid-19 ini telah membuat perekonomian global mengalami penurunan.

Baca Juga : Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 6.248 Positif

Ia melihat kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah saat ini masih belum sempurna. Namun, ia menilai pemerintah sudah banyak berbuat untuk mengatasi masalah saat ini.

Ia mengatakan, pemerintah membutuhkan kebijakan yang saling bersinergi untuk pembenahan situasi pascapandemi nanti. Jika kebijakan yang dilakukan tidak bersinergi maka akan memperlambat atau mengagalkan proses pembenahan negara pascapandemi.

“Kalau sektoral akan gagal. Jadi tanpa integrasi pusat dan daerah, hingga masyarakat tidak akan efekti,” ujarnya.

Baca Juga : Pandemi Covit-19 Ladang Pahala

Cecep juga menilai, omnibus law cipta lapangan kerja sebenarnya bisa diharapkan untuk mengatasi sektor perekonomian bangsa meski saat ini masih menjadi polemik. Menurutnya, omnibus law cipta lapangan kerja sebetulnya bukanlaj sesuatu yang haram karena saat ini masih dalam pembahasan.

“Yang penting substansi-substansi dalam omnibus law cipta lapangan kerja, termasuk dalam menangani kaitannya dengan ekonomi,” jelas dia.

Dia menuturkan, omnibus law cipta lapangan kerja bukan hanya sekadar mengatur lapangan kerja, melainkan mengatur berbagai hal, salah satunya ekonomi. Omnibus law cipta lapangan kerja, kata dia, akan menghapus tradisi civil law menjadi common law.

Baca Juga : Pakar BNPB : Masker Kain Dipakai Maksimal 4 Jam

“Walaupun praktik selama ini juga kita masih gado-gado sistemnya. Walau dominan civil law, tapi beberapa pakai praktik common law,” katanya.

Cecep menyampaikan, semua pihak harus berpikir jernih dan rasional dalam menyusun kebijakan tersebut. Dengan demikian, input yang baik akan didapatkan saat pembahasannya.

Menurutnya, keterlibatan banyak pihak juga penting untuk menutup celah kekurangan pada peraturan itu jika nantinya jadi disahkan. “Jadi jangan melihat ke omnibus law-nya, tapi apa yang ada didalamnya. Jangan lihat bajunya, lihat isinya. Omnibus law itu sekadar baju menurut saya,” ujarnya. (red)

loading...

News Feed