SI Soroti Demokrasi Tunduk Pada Oligarki

  • Bagikan
Sarasehan kebangsaan Syarikat Islam di markas PP Menteng Jakarta. (Foto: Istimewa).

BERITA9, JAKARTA – Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar sarasehan kebangsaan dengan tema ‘Demokrasi & Keadilan Sosial’ di markas PP SI di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Ahad (3/7/2022).

Hadir dalam acara Sarasehan tersebut Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moch. Jumhur Hidayat, pengamat Rocky Gerung, peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro. Tokoh aktivis nasional DR. Syahganda Nainggolan. Hadir juga mantan Menteri Kelautan & Perikanan RI Susi Pudjiastuti, tokoh Malari Salim Hutajulu dan wartawan senior Ilham Bintang.

Selain itu terlihat hadir Gus Aam cucu pendiri Nahdlatul Ulama KH. Wahab Hasbullah yang juga pendiri Syarikat Islam Cabang Mekkah Al Mukkaramah, Habib Mukhsin, musisi Ahmad Dani, petinju Daud Jordan, artis Miing Bagito, artis senior Anwar Fuadi serta tokoh lainnya.

Ferry Juliantono, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam mengatakan, sarasehan kebangsaan ini diharapkan dapat menganalisis demokrasi Indonesia yang saat ini dirasakan makin jauh dari harapan rakyat dan hanya  menguntungkan elit.

“Sementara persoalan hidup rakyat makin berat yang ditandai kenaikan sembako, listrik, bahan bakar minyak (BBM), dll. Ada perasaan umum soal ketidakadilan dimana mana dan juga perasaan umum para oligarki sudah terlalu jauh mendominasi ruang ekonomi dan politik. Ketidakadilan ini makin terasa dalam demokrasi yang tunduk pada oligarki”, tegas Ferry. 

Menurut Ferry, esensi perubahan yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar pergantian atau sirkulasi elit. “Syarikat Islam diharapkan kembali mengambil peran sejarah perjuangannya sekarang. Logika elite tentang demokrasi pergantian atau sirkulasi elit. Tapi logika rakyat tentang ketidakadilan menginginkan perubahan.

“Syarikat Islam akan memelopori bahwa demokrasi itu akan tumbuh jika ada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, ada keadilan ekonomi, ada distribusi ekonomi yang merata pada rakyat kecil bukan seperti keadaan hari ini di mana ekonomi hanya terpusat kepada segelintir orang”, ungkap Ferry.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zulva mengatakan, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR RI jangan sampai menjadi UU menakutkan bagi  yang berbeda pandangan dengan pemerintah bisa ditangkap.

“Hal ini penting sekali di ingatkan pada DPR RI karena rumusan RUU KUHP yang bias maka DPR perlu membuka pembahasan itu agar rakyat bisa melakukan evaluasi apakah pasal dalam RUU itu yang akan mengikat rakyat pada akhirnya tidak mengarah pada pemerintahan yang tak bisa di kritik”, ujar mantan ketua Mahkamah Konstutusi ini. 

  • Bagikan