SETARA Minta Aparat Menscreening Individu Sebelum Jadi Pengurus MUI

  • Bagikan
Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute. (Foto Istimewa)

BERITA9, JAKARTA – Penangkapan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Densus 88 Anti Teror Polri, selayaknya dijadikan MUI sebagai momentum berbenah diri. Terutama memperbaiki system rekruitmen pengurus.

Sebagai sebuah organisasi keagamaan yang keanggotaannya bersifat individual harus memperjelas rekruitmen dan seleksi kepengurusan. Selama ini sepertinya mekanisme itu tidak ada. Hanya menekankankan keterwakilan seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia minus Syiah dan Ahmadiyah.

“Mereka yang menjadi anggota MUI haruslah individu yang mendukung moderasi agama dan mengkonfirmasi NKRI yang bersendikan Pancasila sebagai final,” demikian dikatakan Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute saat dimintai pendapatnya BERITA9.NET, Jum’at (19/11/2021).

Baca Juga: Densus 88: Penangkapan Terduga Teroris Demi Keamanan Warga

Kata Bonar Tigor, filterisasi individu sebelum diangkat sebagai pengurus MUI sangatlah penting untuk mencegah menyusupnya individu dan unsur yang memiliki tujuan bertentangan dengan apa yang telah dirumuskan oleh para pendiri republik ini, yakni NKRI, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

Setara juga menghimbau kepada masyarakat jangan terprovokasi dengan hasutan dan berita pelintiran yang digencarkan oleh kelompok intoleran dan ekstrim mengenai penangkapan anggota MUI dan 2 tokoh agama lainnya. “Biarkan proses hukum berjalan,” tegasnya.

Jika memungkinkan, lanjut Bonar, dilakukan screening terhadap seseorang sebelum dijadikan pengurus MUI. Pasalnya, sebagai sebuah organisasi yang mendapat bantuan pendanaan dari negara sudah tentu keterlibatan pemerintah harus aktif termasuk memastikan keanggotaan MUI.

Baca Juga: Anggota Terlibat Terorisme, MUI: Itu Urusannya Zain Pribadi

“Tapi bagaimana mekanisme screening itu adalah kesepahaman antara MUI dengan pemerintah,” ucapnya.

Selama ini, kata Bonar, sebagai lembaga yang mendapat dana dari rakyat, tidak ada transparansi dari MUI, apa itu terkait rekurtmen anggota pengurus.

“Termasuk tidak ada transparansi dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah dan pengurusan biaya produk halal selama ini. Pemerintah dan MUI perlu duduk bersama dan merumuskan mekanisme kerja yang lebih terbuka,” katanya.

Untuk itu, Setara Institute mendesak pemerintah harus meminta pertanggungjawaban dana kepada MUI, sementara masyarakat terutama ormas keagamaan meminta MUI bekerja memajukan moderasi beragama dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. 

Baca Juga:

Dilain tempat, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan mengaku sudah lama mengingatkan pengurus MUI Pusat bahwa ada oknum pengurus yang terindikasi terlibat jaringan radikalisme dan terorisme.

“Mungkin dulu belum ditindak karena belum memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Si oknum itu sering keluarkan statemen yang over acting dan cendrung dimanfaatkan untuk kepentingan politik dengan mempolitisasi agama,” kata Ken.

Ken sering kali membuat laporan ke pengurus MUI Pusat dan selalu mereka bantah. Mereka selalu meyakinkan publik bahwa MUI streril dari paham radikal apalagi terorisme, sebab di MUI katanya perwakilan para ulama dan orang orang sholeh.

Baca Juga:

MUI menurut Ken bukan perkumpulan ulama, tapi perkumpulan perwakilan ormas Islam, termasuk ada juga yang berpaham radikal di dalam MUI dan uniknya anggota MUI yang lain tidak bisa berbuat banyak.

“Ini lemahnya hukum dinegara kita, kalau belum melakukan tindakan yang mengarah pada terorisme maka mereka belum bisa ditindak dengan pasal terorisme,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini naik tayang, saat dimintai tanggapannya, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan tidak merespons pertanyaan yang diajukan BERITA9.NET (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *