Sepakat Dengan Setara Institute, Wapres RI Minta MUI Lebih Waspada Rekrutmen Pengurus

  • Bagikan

BERITA9, JAKARTA – Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin melalui Juru Bicara Masduki Baidlowi meminta agar Majelis Ulama Indonesia menjadi lebih waspada saat merekrut calon pengurus, agar tidak kecolongan lagi.

“MUI diminta agar lebih hati-hati dalam seleksi dan pendataan terhadap anggota majelis tersebut,” kata Masduki Baidlowi saat mendampingi KH. Ma’ruf Amin saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Jumat (19/11/2021).

“Dengan kejadian seperti ini, kami, MUI harus lebih hati-hati lagi. Jadi Wapres mengharapkan kepada MUI supaya lebih hati-hati di dalam proses pendataan ke depan. Itu harapan Wapres,” katanya.

Baca Juga: SETARA Minta Aparat Menscreening Individu Sebelum Jadi Pengurus MUI

Wapres juga meminta MUI untuk melakukan evaluasi internal dan lebih selektif dalam melakukan rekrutmen kepengurusan majelis ulama tersebut. “MUI ke depan harus lebih hati-hati dalam merekrut kepengurusannya, karena selama ini MUI menerima kepengurusan itu memang sudah meminta kadernya yang terbaik,” kata Masduki yang juga Ketua MUI bidang Komunikasi dan Informasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, sebagai sebuah organisasi keagamaan yang keanggotaannya bersifat individual harus memperjelas rekruitmen dan seleksi kepengurusan.

Selama ini sepertinya mekanisme itu tidak ada. Hanya menekankankan keterwakilan seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia minus Syiah dan Ahmadiyah.

Baca Juga:

Kata Bonar Tigor, filterisasi individu sebelum diangkat sebagai pengurus MUI sangatlah penting untuk mencegah menyusupnya individu dan unsur yang memiliki tujuan bertentangan dengan apa yang telah dirumuskan oleh para pendiri republik ini, yakni NKRI, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

Jika memungkinkan, lanjut Bonar, dilakukan screening terhadap seseorang sebelum dijadikan pengurus MUI. Pasalnya, sebagai sebuah organisasi yang mendapat bantuan pendanaan dari negara sudah tentu keterlibatan pemerintah harus aktif termasuk memastikan keanggotaan MUI.

“Tapi bagaimana mekanisme screening itu adalah kesepahaman antara MUI dengan pemerintah,” ucapnya.

Baca Juga:

Seperti diketahui, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap tiga orang terduga terorisme yaitu ketua umum Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI) Farid Okban, Anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamat. Ketiganya ditangkap di Bekasi pada Selasa (16/11/2021).

Hasil penyidikan Densus 88 Antitetor, Ahmad Zain An Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf (LAM BM ABA) dan Farid Okbah adalah anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. Sementara Anung Al Hamat pendiri Perisai Nusantara Esa organisasi sayap JI. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *