BERITA9, JAKARTA – Tim Asistensi Divisi Pengawasan Bawaslu Abdul Gofur menyebut kekerasan dan konflik pada pilkada serentak 2017 cenderung tinggi. Hal itu terihat dari hasil pengamatan Bawaslu di sejumlah wilayah.
“Potensi konflik sangat tinggi, itu berdasarkan pengamatan Bawaslu,” kata Gofur di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).
Gofur berkata, Bawaslu menyoroti tiga provinsi yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat. Khusus di Aceh merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada paling banyak, satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati atau wali kota.
Di Provinsi Aceh, setidaknya ada empat kabupaten yang dianggap rawan oleh Bawaslu, yaitu Pidie, Aceh Utara, Bireun, dan Aceh Timur. Jenis pelanggaran yang tercatat hingga saat ini pun beragam.
“Pembakaran alat peraga, perusakan posko, dan intimidasi. Intimidasi ini tidak terlalu masif,” jelas dia.
Selain itu, Bawaslu juga menemukan kasus penembakan terhadap mobil pasangan calon yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon lain. ‘Kita juga mencatat adanya KSB atau kelompok sipil bersenjata. Itu yang jadi catatan kita,’ kata Gofur.
Sedangkan di Provinsi Papua, ada beberapa kabupaten yang dinilai rawan oleh Bawaslu, seperti Tolikara, Lani Jaya, Puncak Jaya, Dogiay, dan Kota Jayapura. Beberapa daerah ini punya masalah yang sama, rivalitas pasangan calon yang cukup tinggi.
Selain itu, Bawaslu melihat ada pelibatan kelompok sipil bersenjata juga di beberapa kabupaten di Papua. ‘Dalam kaitan untuk memberikan intimidasi terhadap calon pemilih,’ kata dia.
Provinsi ketiga yang dinilai rawan konflik dan kekerasan adalah Papua Barat. Gofur mengatakan, ada tiga kabupaten di Papua Barat yang memiliki potensi konflik dan kekerasan tinggi, yaitu Maybrat, Tambrauw, dan Sorong.
Kekerasan yang terjadi di Papua Barat cenderung kepada perkelahian antara pendukung pasangan calon yang bertarung. Bahkan ada modus baru, yakni penggunaan racun.
Potensi kekerasan dan konflik ini menjadi perhatian Bawaslu RI. Gofur mengatakan, dengan pemetaan potensi konflik dan kekerasan ini, Bawaslu dan pihak terkait dapat bekerja cepat untuk mencegah terjadinya konflik saat pelaksanaan pilkada serentak.
“Early warning sistem, walau kerja kita tidak terlihat, tapi pencegahan sudah kita lakukan dari jauh hari,” kata Gofur. (red/asa)
