BERITA9, PALU – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang baru saja dilantik untuk periode 2016-2021, Longki Djanggola, memastikan seluruh jajaran Pemprov Sulteng terus membantu aparat penegak hukum menangani keamanan di Poso khususnya dalam operasi pemburuan teroris Santoso.
Longki menuturkan, tugas Pemprov adalah mencegah penyebaran kebencian dan provokasi ajaran agama yang salah ke masyarakat Sulteng yang dilakukan kelompok Santoso alias Abu Wardah. Sedangkan bentuk pengamanan langsung menjadi tugas pokok Kepolisian dan TNI.
“Bukan berarti kami lepas tangan. Kami membantu melalui masyarakat-masyarakat lokal,” kata Longki di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.Perwakilan pemerintah provinsi, lanjut Longki, telah melakukan pendekatan kepada masyarakat bersama aparat keamanan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk deradikalisasi di masyarakat.
Deradikalisasi, sebagai salah satu program kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol), bertujuan untuk memberi kesadaran masyarakat, terutama di Poso, supaya tidak membantu, terlibat, dan terkontaminasi terorisme Santoso.
“Supaya pergerakan mereka tidak lagi seperti dulu,” kata dia.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar sebelumnya berkata, kepolisian sudah memutus jalur logistik teroris Mujahidin Indonesia Timur, kelompok sipil bersenjata tersebut, di Poso, Sulawesi Tengah.
Namun ada dugaan kelompok pimpinan Santoso itu masih bertahan karena memiliki sumber logistik lain seperti melalui desa atau kampung yang belum tersentuh petugas.
Karenanya, operasi Tinombala untuk mengejar kelompok pimpinan Santoso terus berjalan meski sudah memasuki Ramadhan. Operasi Tinombala adalah kelanjutan dari Operasi Camar Maleo yang gagal menangkap Santoso, sepanjang 2015 lalu.
Santoso ialah pemimpin Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan menjadi buronan selama tiga tahun. MIT juga telah masuk daftar kelompok teroris AS. Santoso juga dinilai menjadi dalang serangan teroris dan penculikan di Indonesia beberapa tahun terakhir. (red)
