Menang Pilkada Entry Point Wujudkan Visi-Misi

  • Bagikan
Adrianus Aroziduhu Gulo. (Foto dok BERITA9)

Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di seluruh Indonesia khususnya di Kepulauan Nias pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan kondusif. 

Pelaksana pemilu telah berkerja maksimal dan para pasangan calon (paslon) beserta tim sukses dan partai politik pengusung bersusah payah memberhasilkan “jagonya” serta pemilih telah menggunakan kedaulatannya memilih nomor Paslon yang diyakininya. 

Keyakinan itu pasti karena disosialisakan kepadanya saat kampanye atau waktu tertentu bahwa nomor dan gambar Paslon ini yang dipilih pada hari H. “Jangan salah tusuk,” tandas tim sukses. 

Kendati masih dalam proses rekapitulasi suara di tingkat TPS dan PPK para tim sukses dan Paslon mengklaim bahwa mereka ‘pemenang’ berdasarkan laporan dari saksi-saksi tiap TPS. 

Hal ini bisa dipahami dengan kemajuan ilmu dan tehnologi informasi dari TPS cepat didapat data melalui media sosial atau dihandphone langsung oleh saksi TPS kepada koodinator saksi tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. 

Hal semacam ini sah-sah saja. Namun, yang membuat penulis heran di beberapa daerah ada dua Paslon yang menyatakan menang. Padahal sumber data sama yaitu C1 yang dikirim para saksi TPS. Mengenai hal ini sebaiknya kepada semua pihak bersabar sambil menunggu rekaputulasi suara final KPU Provinsi bagi calon gubernur dan KPU Kabupaten/Kota bagi calon bupati/walikota sebagai lembaga yang berwewenang menetapkan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Kemenangan Masyarakat

Saat paslon menyatakan sebagai pemenang sering menggunakan kalimat hiperbola dengan mengatakan : ‘Puji Tuhan, kami menang karena keadilan dan keberpihakan Tuhan, terimakasih atas doa bapak ibu, kemenangan kami adalah kemenangan masyarakat, kemenangan ini titik awal perjuangan, kami menang tanpa money politik, kami menang karena suara rakyat dan seterusnya. Ingat: ‘Suara rakyat adalah suara Tuhan’ atau Vox populi vox Dei.

Penulis tertarik pada kedua kalimat terakhir yaitu : ‘kami menang tanpa money politik dan suata rakyat adalah suara Tuhan,’ untuk itu pada kedua kalimat tersebut penulis memberi komentar ringan sebagai pelawan lupa. vox populi vox dei berasal dari bahasa latin yang terjemahannya ialah ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’. 

Artinya suara rakyat harus dihargai sebagai penyampaian kehendak Ilahi. Konteks dari perkataan ini ialah ucapan hakim yang meneguhkan suara para juri dalam perkara di pengadilan. 

Pada awalnya istilah ini lebih dikenal dalam dunia peradilan. Para pengadil dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu keputusan para hakim harus mencerminkan keadilan. Agar keputusan hakim mendekati keadilan yang sesungguhnya maka para pengadil itu harus betul memahami suara rakyat. Paling tidak keputusan para hakim itu harus mendekati kehendak rakyat (bandingkan Republika tanggal 28-4-2014). 

Akan tetapi sekarang untuk kepentingan sesaat slogan vox pouli vox Dei sudah ditarik ke ranah politik yaitu suara mayoritas adalah suara Tuhan. Sehingga kadang dipelesetkan sebagaimana Albert Einstein mengatakan, “Vox populi vox ideocy yang berarti suara rakyat adalah suara kebodohan’.

Dengan sistem pemilu secara langsung dan suara terbanyak menjadi pemenang, maka caleg dan cakada berlomba mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, kadang dengan cara melanggar hukum. 

Kondisi ini kembali vox populi vox Dei dipelesatkan lagi dengan merubah vox Dei menjadi vox pecunia, sehingga kalimatnya sebagai berikut: vox populi vox pecunia yang berati suara rakyat adalah suara uang atau dengan kata lain ada uang ada suara.

Kalau suara rakyat didapatkan dengan memberi uang, apakah suara rakyat tersebut dapat dikatakan suara Tuhan? Tentu tidak. Itu suara yang dibeli. Money politik aromanya sangat dirasakan oleh semua pihak dan sudah menjadi rahasia umum. 

Money politik ibarat “angin” ketika angin datang terasa dingin, saat pergi hilang jejak. Atau dapat dimaknai “aneh tapi nyata”. Hal ini semakin mengemuka dengan pendapat pakar antara lain, Mahfud MD mengatakan, ”Pemimpin yang dibiayai cukong pada pilkada akan melakukan korupsi kebijakan” dan Abri Sanit mengatakan, “Kecurangan di Pilkada sulit dihindari yang diberikan butuh uang (faktor kemiskinan), yang memberi haus kemenangan (foktor kekuasaan)“. 

Issu money politik saat pileg, pilkada bahkan pilkades sangat deras, namun sangat sulit membuktikannya karena dilakukan dengan senyap. Birlah waktu yang menjawabnya.

  • Bagikan