oleh

Ketua DPC PD Banyuwangi Sujud Syukur Pemerintah Tolak KLB Abal-Abal

BERITA9, JAKARTA – Keputusan pemerintah menolak mengesahkan Partai Demokrat (PD) versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang (5/3/2021) disambut sorak gembira dan sujud syukur Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PD Banyuwangi, Michael Edy Haryanto.

“Sedari awal kita yakin, KLB abal-abal itu nggak bakalan disetujui oleh pemerintah,”kata Michael.

Sejak dimulainya konflik perebutan kekuasaan oleh Jhony Alen Marbun, Max Sopacua dan kawan-kawanya, kata Michael, seluruh DPC PD se Jawa Timur kompak bersatu mendukung Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami semua kompak tetap loyal dan setia ke Mas AHY karena beliau ketua umum yang sah,” ujar Michael kepada BERITA9 Rabu (31/3/2021).

Baca Juga : Tok, Pemerintah Tolak Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang

Selama ini kata Michael, kubu Jhony Alen Marbun itu hanya menebar dusta dan data palsu. “Diminta buka siapa ketua DPD dan DPC yang hadir, nggak bisa buktikan, omong kosong saja itu kubu KLB,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi itu pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukkam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly yang telah menolak pengesahan kepengurusan kelompok KLB abal abal. Sedari awal Michael yakin pemerintah tahu mana yang benar dan mana yang abal abal.

“Saya sebagai ketua PD Banyuwangi merasa bersyukur atas keputusan ini dan menambah semangat untuk berjuang lebih jos lagi demi kesejahteraan rakyat.

Baca Juga : DPC Loyal dan Setia ke Partai Demokrat Pimpinan AHY

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengumumkan menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang mendapuk Moeldoko sebagai ketua umumnya.

Hal itu disampaikan langsung oleh oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

“Bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak ” ujar Yasonna dalam keterangannya.

Baca Juga : Demokrat Banyuwangi Tantang Panitia KLB Buka Data

Kata Yasonna, kepengurusan versi KLB tidak mampu menunjukkan surat mandat dari ketua DPD dan DPC perihal pengadaan KLB. Dalam mengambil keputusan, kata Yasonna, pemerintah berpegangan pada pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

loading...

News Feed