oleh

Kapolri, Polisi Terlibat Narkoba Harus di Hukum Mati

BERITA9, JAKARTA – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Idham Azis menegaskan, bawa oknum polisi yang terlibat narkoba harus dihukum mati. Sebab, polisi sebagai penegak hukum sudah tahu bahaya narkoba dan undang-undang.

“Kalau polisinya sendiri yang kena narkoba hukumannya harus hukuman mati sekalian karena dia sudah tau undang-undang, dia tahu hukum,” kata Jenderal Idham dalam pemusnahan barang bukti narkoba di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (2/7/2020).

Jenderal Idham berkata. penjatuhan hukuman yang sangat berat bagi oknum polisi sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi Kepolisian. Polisi yang tugasnya memberantas narkoba dilarang keras menjadi bagian dari rantai narkoba.

“Ini proses pembelajaran, maksudnya itulah kita harus bercermin, kita harus bagus. Bagaimana kita memberantas narkoba kalau kita sendiri bagian dari itu,” ujar mantan Kepala Polda Metro Jaya itu.

Idham pun meminta kepada seluruh pejabat kepolisian untuk mengawal dan membimbing anak buahnya agar tidak salah jalan. “Para komandan punya tanggung jawab moral untuk membina, membimbing anggotanya,” ujarnya.

Terkait kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Polri, Idham memerintahkan agar barang haram tersebut secepatnya dimusnahkan.

“Karena bahaya narkoba itu bisa datang dari dua sisi. Dari luar bisa orang luar, dari dalam bisa polisinya sendiri, kalau tidak cepat dimusnahkan, iman goyah, pegang segenggam bisa melihara,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu.

Adapun barang bukti narkoba yang dimusnahkan itu merupakan barang bukti hasil sitaan di periode Mei-Juni 2020. Satgasus Polri memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu lalu ada 35 ribu butir ekstasi dan 410 kilogram ganja. Jumlah totalnya sebanyak ,2 ton narkoba.

Semua barang haram tersebut disita dalam penggerebekan jaringan pengedar narkotika internasional dari Iran, Pakistan, Cina, hingga Aceh dan Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari serta perwakilan dari Kejagung, Kejati dan Kajari. (*)

loading...

News Feed