Ka Densus 88 Tak Suka Terorisme Dikaitkan Dengan Islam

  • Bagikan
Kepala Detasemen Khusus 88 (Ka Densus 88) Antiteror Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom (Foto dok BERITA9)

BERITA9, JAKARTA – Kepala Detasemen Khusus 88 (Ka Densus 88) Antiteror Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom tak suka jika usahanya memberangus tindak pidana terorisme disandingkan dengan stigma agama tertentu, terutama Islam.

Kata Irjen Hukom, tindakan yang dilakukan Densus 88 memberantas terorisme adalah  murni sebagai bentuk penegakkan hukum menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Saya tidak akan menggeser pernyataan atau istilah terorisme atau teroris ditempelkan dengan Islam, dengan agama. Karena kalau kita menempel itu, artinya kita menstigma seluruh komunitas yang punya agama yang sama,” kata Hukom dalam wawancara dengan jurnalis Karni Ilyas sebagaimana diunggah dalam akun youtube Karni Ilyas Club, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Polri Tak Segan Mematikan Teroris di Indonesia

Hukom berkata, selama ini pihaknya juga banyak mengungkap kasus-kasus terorisme yang dilakukan oleh pelaku yang bukan beragama Islam. Oleh sebab itu, kata dia, agama tak selalu menjadi patokan terorisme di Indonesia.

Jenderal bintang dua itu menyebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat murni berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang.

“Kalau kita tentang penegakan hukum, kita tidak boleh miring sedikit ke kiri atau ke kanan. Kami harus lurus, itulah hukum,” tambah dia.

Dalam sesi wawancara itu, Hukom menanggapi sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi Patai Gerindra, Fadli Zon bahwa terorisme menjadi komoditas yang digunakan. Sehingga, Fadli mendorong agar Densus 88 dibubarkan atau dievaluasi.

Baca Juga:

Dalam rekaman video yang ditampilkan kepada Hukom, Fadli juga menyinggung bahwa Densus cenderung menciptakan Islamophobia atau ketakutan terhadap Islam.

Hukom pun menilai bahwa selama ini Densus hanya melakukan upaya penegakan hukum dalam bertugas dan bukan war on terror.

“Beliau tidak memahami berarti apa yang kami lakukan sekarang. Kami tidak pernah menggunakan war on terror, tapi pendekatan penegakan hukum,” jelasnya.

Sebelumnya, Politikus Gerindra Fadli Zon belakangan gencar menyuarakan narasi pembubaran Densus di publik. Ia bahkan sempat merujuk buku yang ditulis Trevor Aaranson berjudul ‘Terror Factory’. Buku itu kata Fadli mengungkap bahwa dari 581 kasus teror di Amerika, 580 di antaranya adalah buatan biro investigasi federal atau FBI.

Baca Juga:

Fadli khawatir kasus serupa juga terjadi di Indonesia. Terlebih, dia melihat bahwa sebagian besar kasus teror di Indonesia kerap mendiskreditkan umat Islam.

“Jadi ini menurut saya harus kita teliti jangan sampai kita juga termakan oleh kampanye war on terror ini. Dan sasarannya adalah saya kira hampir 100 persen ditujukan kepada Islam,” kata dia. (red)

  • Bagikan