oleh

Hadapi Covid-19, Pemerintah Siapkan Dua Skenario

BERITA9, JAKARTA – Menghadapi pandemi virus Corona alias Covid-19 yang belum tahu kapan selesainya, pemerintah telah membuat dua skenario yang dibagi menjadi dua, yakni berat dan sangat berat.

“Sebelum Covid, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen. Kemudian sesudah Covid, ada 2 skenario yang diambil pemerintah yaitu skenario berat dan sangat berat,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Tumpak Haposan Simanjuntak dalam rapat Optimalisasi Satgas Saber Pungli Dalam Pengawasan Dampak Covid 19 di Kemdagri, Selasa (30/6/2020).

Tumpak menjelaskan, skenario berat diasumsikan Covid-19 berkelanjutan sampai akhir tahun 2020. Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya 2,3 persen.

Sementara skenario sangat berat bila Covid-19 berlanjut sampai tahun 2021 maka perekonomian Indonesia akan minus 0,4 persen.

Menurutnya, kedua skenario akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, diperlukan litigasi atas dampak yang terjadi.

“Pelbagai kebijakan sudah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari Perppu sampai Surat Keputusan Bersama (SKB), yang secara operasional dikeluarkan oleh masing-masing kementerian atau SKB bersama,” jelas Tumpak.

Dia menegaskan Kemendagri sendiri sudah menyampaikan pelbagai kebijakan, mulai Permendagri hingga berbagai surat edaran. Fokus utama dari kebijakan terkait Covid adalah bagaimana mengarahkan daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran.

Kata Tumpak, Kemdagri mengakomodir tiga kebijakan tingkat nasional yakni penanganan kesehatan era pandemi Covid di daerah, dukungan pengembangan ekonomi lokal, dan jaring pengaman sosial. Tetapi itu semua diluar diluar kebijakan daerah.

“Bapak Menteri (Mendagri) meminta semua pihak di daerah, termasuk APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, red) dan instansi lain untuk sinergi melakukan pengawalan atau supervisi sejak refocussing anggaran. Di mana diharuskan Pemda seluruhnya mengalokasikan anggaran dari total belanja 50 persen, paling tidak refocussing sebagai belanja tak terduga untuk tiga kegiatan tadi,” tutup Tumpak.

Tumpak mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berhalangan hadir pada rapat tersebut karena mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR. (red)

loading...

News Feed