oleh

Gerindra Sampaikan Permohonan Maaf ke Presiden Jokowi & Rakyat Indonesia

BERITA9, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, semua pihak hendaknya menerapkan asas praduga tak bersalah atas dugaan korupsi ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Karena itu, Muzani menyebut upaya pemberian bantuan hukum dari partai kepada Edhy harus dihormati semua pihak.

“Upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya,” kata Muzani mengutip dari tayangan video Gerindra TV, Jum’at (27/11/2020).

Namun, terkait kasus yang menjerat Edhy itu, dia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Edhy saat ini sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

“Kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo, yang terhormat Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas kejadian ini,” ucapnya.

Muzani yakin peristiwa penangkapan Edhy tidak akan menggoyahkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Dia berharap seluruh kerja-kerja pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasa, pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bantuan hukum untuk Edhy sampai saat ini diberikan oleh pihak keluarga.

Dasco tidak menyebut apakah partai akan turut memberikan bantuan hukum atau tidak.

“Sampai hari ini keluarga sudah mempersiapkan tim pengacara untuk mendampingi proses hukumnya,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Diberitakan, Menteri KP Edhy Prabowo bersama sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan anggota keluarga ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Setelah diperiksan, Edhy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Ia diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. (red)

loading...

Komentar

1 komentar

Komentar ditutup.

News Feed