Belenggu Pelanggaran HAM Air Bersih Pulau Merah Banyuwangi

  • Bagikan
Saluran air. (Foto Google)

BERITA9, BANYUWANGI – Polemik program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah, Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, masih terus bergulir. Kondisi kian menghangat dengan pengakuan Kades Sumberagung, Vivin Agustin, yang menyebut baru mengetahui adanya program setelah terjadi konflik.

Padahal jauh sebelum adanya polemik, yakni tanggal 6 September 2021, Vivin telah bertanda tangan resmi dalam surat Pemberitahuan Pembangunan Sarana Air Bersih Roworejo-Pulau Merah, Dusun Pancer. Surat tersebut dilayangkan HIPAM ‘Suko Tirto’ kepada Kepala Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Panca Maju Putra Sihite.

Bahkan dalam surat, juga terdapat tanda tangan Kadus Pancer, Fitriyati. Dengan kata lain, Kades Sumberagung dan Kadus Pancer, hampir bisa dipastikan telah mengetahui adanya program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah ini.

Makin menambah sengsara masyarakat yang mendamba ketersediaan air bersih, pejabat pemerintah diatasnya, mulai dari Camat dan instansi terkait belum ada yang merespon serius. 

Baca Juga:

Padahal, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, gamblang menyatakan, ‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Dan ketersediaan air bersih merupakan hak konstitusional sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM).

Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Bahkan, pada 28 Juli 2010, Sidang Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 64/292 yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi adalah HAM.

Perlu diketahui, program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah ini berawal dari curhatan masyarakat setempat. Mereka mengeluhkan kualitas air bersih kampung mereka. Setelah membentuk HIPAM ‘Suko Tirto’ masyarakat kemudian meminta agar perusahaan tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI) membantu kesulitan warga dengan melakukan pengeboran dan pengairan lewat pipa-pipa ke rumah-rumah penduduk. 

Berdasarkan data HIPAM, air bersih nantinya akan dialirkan menuju sekitar 500 rumah warga dan akan dimanfaatkan oleh 1700-an masyarakat.

Baca Juga:

PT BSI selaku pihak yang dimintai masyarakat untuk pengadaan air bersih menyatakan sanggup dan menjamin akan menanggung semua pembiayaan hingga air bersih mengalir ke rumah warga. Persiapan pun dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat, mulai dari ‘selametan’ sampai persoalan izin administratif lainnya. 

Seperti diketahui, meski Kades Sumberagung, Vivin Agustin berkoar melalui sejumlah media bahwa dia baru mengetahui adanya program air bersih setelah terjadi polemik. Faktanya dalam surat HIPAM ‘Suko Tirto’ tertanggal 6 September 2021, dia telah bertanda tangan lengkap dengan stempel pemerintah desa. Tanda tangan Kadus Pancer, Fitriyati, bersama sejumlah Ketua RT dan RW juga ada.

  • Bagikan