oleh

Basa Basi Penanganan Covid-19 di Kota Gunungsitoli, Onahia: Kami Belum Maksimal

BERITA9, JAKARTA – Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Gunungsitoli Onahia Telaumbanua mengakui kinerja Satgas masih belum maksimal menekan penyebaran virus Covid-19 alias korona. Akibatnya, angka positif berdasarkan hasil rapid test, terus merangkak naik.

Padahal, lanjut Onahia, pihaknya secara massif telah melakukan sosialisasi pencegahan akan bahaya virus asal negeri China tersebut.

Diantaranya pembagian masker gratis ke masyarakat, penghentian kegiatan belajar mengajar, pembatasan jumlah jamaah di tempat ibadah di Kota Gunungsitoli guna menekan semakin banyaknya warga tertular.

“Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda kami libatkan dalam sosialisasi, jadi tidak kurang-kurang kami bekerja,” ucapnya saat berbincang dengan BERITA9 melalui saluran telepon, Selasa (1/9/2020).

Disinggung pengadaan lahan penguburan yang belum disiapkan Pemkot Gunungsitoli, kata Onahia, semua bermusabab dari penolakan permohonan Pemkot Gunungsitoli kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumatera Utara terkait peniadaan tim penilai pengadaan tanah untuk pemakaman.

Baca Juga : Pemkot Gunungsitoli Tak Siap, Jenazah Covid-19 Terlantar

Jawaban BPKP Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor S-564/PW02/3.1/2020 tanggal 30 Juni 2020 menegaskan bahwa pengadaan tanah pemakaman ini tetap harus menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

“Di Kepulauan Nias ini tidak ada tim penilai itu, harus didatangkan dari luar pulau (Nias), belum lagi proses tender dan lain-lain yang tentunya akan memakan banyak waktu,” ujar Onahia Telambanua yang sehari-harinya menjabat Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkot Gusit.

Pemkot Kurang Sigap

Sementara itu Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Prof drh Wiku Adisasmito menilai, Pemkot Gunungsitoli kurang teliti dan jeli melihat aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan lahan pemakaman.

Prof. Wiku berkata, Pemkot seharusnya memakai Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

loading...

News Feed