BERITA9, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pasrah jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memangkas anggaran di Kementeriannya. Namun ia meminta anggaran kementeriannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 tidak dipotong terlalu besar.
“Kami hanya minta jangan terlalu banyak,” kata Luhut usai rapat di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (13/6).
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, rencana pemotongan anggaran Kemenko Polhukam per program dalam RAPBN 2016 sebesar 17,69 persen, dari total pagu sekitar Rp292 miliar. Setelah pemotongan, alokasi dana Kemenko Polhukam menjadi Rp240 miliar.
Didepan anggota DPR, Luhut berkata, di Kementeriannya ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan. Pertama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Rencana kerja itu ditaksir akan menghabiskan dana sebesar Rp153.042.339.
Sedangkan dua program lainnya adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp20 miliar dan peningkatan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sebesar Rp118 miliar.
Luhut menuturkan, selama rapat anggota Banggar DPR justru meminta anggaran untuk Kemenko Polhukam ditambah dari jumlah pagu yang diusulkan Luhut dan jajarannya. Namun Luhut menolak.
“Semua terdengar mereka malah minta anggaran kami ditambah. Saya bilang jangan lah, biar adil. Tapi ya jangan 17,69 persen,” ucapnya.
Luhut meminta pemotongan dilakukan dua persen lebih rendah dari yang diusulkan, yaitu di angka 15 persen. “Karena ada operasi-operasi kami yang saya enggak bisa cerita,” ujarnya.
Namun menurutnya, anggaran yang telah dipotong itu tidak ada yang mengganggu program kerja kementeriannya. Dia menilai cukup dengan dana APBNP Rp240 miliar tersebut. “Kami sangat cukup. Kita bikin efisiensi di sana sini saya pikir itu akan membantu,” kata Luhut. (red/bhm)
