KPU, Bawaslu, KPI & Dewan Pers Bentuk Tim Pengawasan Kampanye di TV & Radio

  • Bagikan

BERITA9, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers telah membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu 2019.

Pembentukan Gugus Tugas ini dikuatkan dalam surat keputusan bersama 4 lembaga tersebut telah ditandatangani dan sudah berlaku sejak Selasa 25 September 2018 lalu.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan, pembentukan Gugus Tugas empat lembaga ini untuk mempermudah KPI mengawasi dan menindak jika ada indikasi pelanggaran kampanye dan iklan kampanye di media penyiaran.

“Gugus tugas ini akan jadi ukuran dan koordinasi antar lembaga, ketika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap aturan berkampanye di lembaga penyiaran,” kata Yuliandre dalam keterangan tertulis, usai penandatanganan SKB dan peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu 2019 Bawaslu.

Sementara mengenai aturan kampanye Pemilu 2019 di lembaga penyiaran, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, ada dua cara yakni dengan difasilitasi KPI dan peserta Pemilu.

Tetapi masa tenggang waktu untuk kampanye dan iklan kampanye melalui media penyiaran, dibatasi hanya 21 hari sebelum masa tenang. Mulai tanggal 24 Maret hingga 14 April. Aturan ini diatur oleh PKPU dan UU Pemilu.

Terkait keberadaan Gugus Tugas, Abhan menyatakan, dibentuk untuk menciptakan perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta pemilu, serta untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil.

“Gugus Tugas dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat provinsi. Gugus tugas ini bertugas melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, dan mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan,” terang dia.

Abhan mengatakan, penegakan hukum terhadap peserta Pemilu, dilakukan oleh Bawaslu dan KPU.

“Penegakan hukum terhadap lembaga penyiaran dilakukan oleh KPI. Sedangkan penegakan hukum terhadap perusahaan pers dan pers nasional, dilakukan oleh Dewan Pers,” pungkasnya. (red)

  • Bagikan