oleh

KPK Apresiasi Pejabat Lapor Gratifikasi Dimasa Pandemi

BERITA9, JAKARTA – Dalam rentang waktu 14 hari di masa layanan tanpa tatap muka, akibat pandemi virus korona Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima laporan gratifikasi secara online dengan nominal mencapai Rp 1,8 miliar.

Angka tersebut didapat dari laporan gratifikasi berbentuk uang, barang, makanan, hingga hadiah pernikahan.

Kampanye BERITA9 melawan virus covid-19

“Kami mengapresiasi penyelenggara negara yang tetap melaporkan gratifikasi yang ia terima ditengah pandemi Covid-19,” ungkap Direktur Gratifikasi KPK, Syarief Hidayat dalam keterangannya, Jumat (17/4/2020).

Baca Juga : Mau Klaim Pengobatan Covid-19 ke BPJS? Begini Alurnya

Dalam catatan laporan gratifikasi yang masuk selama periode 17 hingga 31 Maret 2020 ada 98 laporan. 64 laporan melapor menggunakan aplikasi atau website Gratifikasi Online (GOL), dan sisanya melapor via surat elektronik.

Jenis laporan paling banyak diterima masih berupa uang/setara uang, yaitu 53 laporan. Selanjutnya berjenis barang 27 laporan, jenis yang bersumber dari pernikahan (uang, kado barang, karangan bunga) 15 laporan, jenis makanan/barang mudah busuk dua laporan dan fasilitas lainnya satu laporan.

“Laporan gratifikasi terbanyak selama periode tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu 20 laporan yang disampaikan melalui aplikasi GOL. Disusul oleh Kementerian Kesehatan 11 laporan melalui email dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10 laporan melalui email,” papar Syarief.

Baca Juga : Masih Banyak Perusahaan Cuekin Aturan PSBB di Jakarta

Untuk pelaporan dari pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjadi pemerintah daerah pelapor gratifikasi terbanyak, yaitu 2 laporan selama periode tersebut. Banyaknya laporan gratifikasi, disebut Syarief, bukan menjadi alasan untuk tidak lapor gratifikasi.

Syarief berharap hal tersebut dapat menjadi contoh bagi penyelenggara negara di daerah lain, untuk tetap melaporkan gratifikasi yang diterimanya di tengah pandemi.

Baca Juga : Pakar BNPB : Masker Kain Dipakai Maksimal 4 Jam

Syarief mengajak penyelenggara negara untuk patuh melaporkan gratifikasi yang diterima sebagaimana ketentuannya diatur. “Ancaman pidana tidak akan berlaku, jika penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerj,” jelasnya. (red)

loading...

News Feed